Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

Pesan Kemerdekaan Untuk Relawan ANIES BASWEDAN

 

Pesan Kemerdekaan Untuk Relawan ANIES BASWEDAN

Oleh: Tarmidzi Yusuf

Pegiat Dakwah dan Sosial

 

Penulis sama sekali tidak sedikitpun meragukan komitmen dan militansi Relawan Anies Baswedan. Semangat mereka dalam memenangkan Pak Anies Baswedan, semangat ’45. Semangat seperti para pejuang kemerdekaan merebut kemerdekaan, 17 Agustus 1945.

Itu yang tidak dimiliki oleh relawan calon presiden lain. Relawan Anies Baswedan bergerak dengan modal sendiri. Modal utama mereka adalah ghirah (semangat juang) dan semangat perubahan (agent of change).

Tentu saja kita berharap stamina Relawan Anies tetap semangat juang ’45. Ada beberapa pesan kemerdekaan agar Relawan Anies tetap terjaga staminanya hingga hari pencoblosan, 14 Februari 2024.

Pertama, Ikhlas. Stamina perjuangan itu tergantung niat dan motivasi. Bila niatnya ikhlas, sebesar apapun rintangan menghadang akan terus bergerak dan terus bergerak. Lelah menjadi Lillah. Lelah membawa berkah.

Kedua, Relawan Anies representasi Anies. Pak Anies dikenal sebagai pribadi yang shalih, cerdas, baik, santun, tenang dan tuntas. Relawan Anies harus menduplikasi pribadi dan karakter Pak Anies. Orang baik bersama orang baik. Jangan sampai merusak nama baik Pak Anies. Lisan dan perilaku harus terjaga agar pemilih tertarik untuk memilih Pak Anies. Penampilan Relawan Anies yang sejuk, teduh dan menyenangkan.

Ketiga, Relawan Anies ujung tombak pemenangan Anies. Relawan Anies berada di garda paling depan, baik sebagai marketing Anies maupun sebagai konsultan Anies. Berhubungan langsung dengan masyarakat pemilih.

Sebagai marketing Anies, Relawan Anies memperkenalkan, mensosialisasikan dan mengkampanyekan pribadi, prestasi dan karya Pak Anies.

Demikian pula sebagai konsultan Anies. Relawan Anies harus mampu memberikan manfaat dan solusi terbaik bagi permasalahan keseharian warga masyarakat.

Oleh karenanya Relawan Anies, baik sebagai marketing Anies maupun konsultan Anies mesti menguasai product knowledge, strategi, medan dan psikologi pemilih.

Product knowledge Relawan Anies adalah Pak Anies itu sendiri, visi misi dalam membawa perubahan Indonesia, prestasi dan karya monumental Pak Anies Baswedan.

Keempat, Kerja relawan adalah kerja electoral. Melakukan kerja-kerja yang bisa menambah dukungan dan suara. Apapun yang dikerjakan oleh relawan Anies harus berdampak pada electoral dan elektabilitas Pak Anies.

Kelima, Hindari konflik internal. Biasanya konflik internal organisasi kerelawanan bermuara dari adanya kepentingan pribadi salahsatu pengurusnya.

Betapa banyak organisasi kerelawanan layu sebelum berkembang. Dilanda konflik internal. Tak heran bila ada simpul relawan terpecah belah. Fenomena munculnya simpul relawan tandingan.

Umumnya konflik internal bermula dari kepentingan pribadi. Indikatornya; membangun ‘kekuatan’ sendiri di dalam organisasi kerelawanan, anti kritik, one man show, cenderung memaksakan pendapat dan orang lain seperti dalam pikirannya.

Sistem kerja organisasi kerelawanan guyub dan rukun. Mengutamakan kebersamaan dan keselarasan. Manajemen kerja team total football, yaitu filosofi mengharuskan relawan untuk merasa nyaman dengan kerja electoral di lebih dari satu tugas secara konstan sambil terus menguasai peta dukungan agar memilih Pak Anies. Fleksibel dan banyak saling memaklumi kekurangan masing-masing. Lihat kebaikannya, perbaiki pelan-pelan kekurangannya. Bila ada kekurangan atau kesalahan jangan dipergunjingkan (ghibah), selain dosa juga suatu ketika kita akan dipergunjingkan.

Keenam, Hindari rebutan dan saling bajak relawan. Para pengurus simpul relawan dan relawan mesti memahami betul matematika relawan. Idealnya 1 + 1 = 2. Praktiknya banyak simpul relawan terjebak dengan 1 + 1 = 1, karena beberapa relawan aktif sebagai pengurus alias rangkap jabatan di beberapa simpul relawan alias L4 (loh lagi-loh lagi). Tak berdampak sama sekali secara electoral bahkan rugi bila dihitung dari biaya dan efektivitas kerja relawan dalam mendulang dukungan.

Ketujuh, Matematika politik kerelawanan. Peta politik Pilpres 2024 amat berbeda dengan Pilpres tahun 2019. Bisa saja partai tertentu pada 2019 tidak berkoalisi. Pada 2024 mereka berkoalisi mengusung calon presiden yang sama. Stop stigma cebi dan kampri. Dua-duanya dirangkul untuk mendukung dan memilih Pak Anies.

Dengan perubahan peta politik tersebut, otomatis terjadi pergeseran dukungan. Barangkali rumus matematika politik kerelawanan ini dapat diterapkan: 01 + 02 = 03. Kita harus merebut suara dari pemilih Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019 yang lalu. Bila kedua pemilih kedua calon presiden tersebut berhasil diraih, misalnya saja dari pemilih Jokowi bisa diambil 25 persen dari perolehan suara Jokowi dan pemilih Prabowo 80 persen. Maka jumlah pemilih Anies Baswedan pada Pilpres 2024 Insyaallah mencapai minimal 58 persen.

Pendukung Pak Anies di Pilpres 2024 kebanyakan berasal dari pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019. Lebih dari 80 persen Relawan Prabowo beralih menjadi Relawan Anies. Penulis sendiri mantan Ketua Umum JAMIL PAS (Jawa Barat Memilih Prabowo-Sandi).

Kesembilan, Apapun Relawannya, Presidennya Anies Baswedan. Organisasi relawan boleh menjamur bak cendawan. Kompetisi harus ada. Kompetisi dalam menambah jejaring dan electoral. Bersinergi dan berkolaborasi meraih dukungan masyarakat seluas-luasnya. Bukan berkompetisi memperebutkan pengaruh untuk mengejar posisi.

Ibarat Aqua. Orang bilang air mineral aqua. Padahal belum tentu trademark-nya Aqua. Bisa air al-Ma’soem. Bisa pula Amidis. Demikian pula dengan ANIES. Ingat relawan ANIES, ingat ANIES. Padahal bisa saja JABAR MANIES, SOBAT ANIES dan KOMANDAN misalnya. Soal kualitas relawan, persis kecap. Semua kecap nomor 1. Tidak ada kecap nomor 2. Semua kualitas relawan Anies nomor 1. Seperti Teh Botol. Apapun relawannya, Presidennya Anies Baswedan.

Merdeka!

 

Bogor, 16 Muharram 1444/14 Agustus 2022

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas
Rindu NU Tempo Doeloe

(Naskah lama namun tetap relevan) “Jangan kotori NU kami dengan intrik-intrik politik, serta arogansi perebutan…

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung