Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

Daftar Nama Gubernur/Walikota/Bupati yang Masa Jabatannya Habis Pada 2023

Daftar Nama Gubernur yang masa Jabatannya habis pada 2023

  1. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi
  2. Gubernur Riau Syamsuar
  3. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru
  4. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
  5. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
  6. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
  7. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
  8. Gubernur Bali I Wayan Koster
  9. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah
  10. Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat
  11. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji
  12. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor
  13. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman
  14. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi
  15. Gubernur Maluku Murad Ismail
  16. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
  17. Gubernur Papua Lukas Enembe

 

Daftar nama wali kota yang masa jabatannya habis pada 2023

  1. Wali Kota Serang Syafrudin Syafe’i
  2. Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah
  3. Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan
  4. Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha
  5. Wali Kota Jambi Syarif Fasha
  6. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono
  7. Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis
  8. Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi
  9. Wali Kota Bandung Yana Mulyana
  10. Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih
  11. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto
  12. Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono
  13. Wali Kota Malang Sutiaji
  14. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari
  15. Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin
  16. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar
  17. Wali Kota Madiun Maidi
  18. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono
  19. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin
  20. Wali Kota Tarakan Khairul
  21. Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Aklil
  22. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma
  23. Wali Kota Tual Adam Rahayaan
  24. Wali Kota Subulussalam Affan Alfian Bintang
  25. Wali Kota Bima Muhammad Lutfi
  26. Wali Kota Palopo Judas Amir
  27. Wali Kota Parepare Taufan Pawe
  28. Wali Kota Bau-bau La Ode Ahmad Monianse
  29. Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara
  30. Wali Kota Sawahlunto Deri Asta
  31. Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran
  32. Wali Kota Pariaman Genius Umar
  33. Wali Kota Padang Hendri Septa
  34. Wali Kota Lubu
  35. Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe
  36. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni
  37. Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya
  38. Wali Kota Palembang Harnojoyo
  39. Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution

 

Daftar nama bupati yang masa jabatannya habis pada 2023

  1. Bupati Aceh Selatan Tengku Irfan TB
  2. Bupati Pidie Jaya H. Aiyub Abbas
  3. Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap
  4. Bupati Batu Bara Zahir
  5. Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap
  6. Bupati Langkat Syah Afandin
  7. Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan
  8. Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan
  9. Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu
  10. Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan
  11. Bupati Merangin Mashuri
  12. Bupati Kerinci Adirozal
  13. Bupati Muara Enim Nasrun Umar
  14. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad
  15. Bupati Banyuasin Askolani Jasi
  16. Bupati Lahat Cik Ujang
  17. Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar
  18. Bupati Tanggamus Dewi Handajani
  19. Bupati Lampung Utara Budi Utomo
  20. Bupati Bangka Mulkan
  21. Bupati Belitung Sahani Saleh
  22. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika
  23. Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan
  24. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir
  25. Bupati Kuningan Acep Purnama
  26. Bupati Majalengka Karna Sobahi
  27. Bupati Subang Ruhimat
  28. Bupati Bogor Iwan Setiawan
  29. Bupati Garut Rudy Gunawan
  30. Bupati Cirebon Imron Rosyadi
  31. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya
  32. Bupati Banyumas Achmad Husein
  33. Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq
  34. Bupati Kudus Hartopo
  35. Bupati Karanganyar Juliyatmono
  36. Bupati Tegal Ummi Azizah
  37. Bupati Magelang Zaenal Arifin
  38. Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko
  39. Bupati Sampang Slamet Junaidi
  40. Bupati Bangkalan RKH Abd. Latif Amin Imron
  41. Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah
  42. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi
  43. Bupati Pamekasan Badrut Tamam
  44. Bupati Tulungagung Maryoto Birowo
  45. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf
  46. Bupati Magetan Suprawoto
  47. Bupati Madiun Ahmad Dawami
  48. Bupati Lumajang Thoriqul Haq
  49. Bupati Bondowoso Salwa Arifin
  50. Bupati Jombang Mundjidah Wahab
  51. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar
  52. Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya
  53. Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra
  54. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta
  55. Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmy
  56. Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid
  57. Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo
  58. Bupati Sumba Tengah Paulus Sekayu Karugu Limu
  59. Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do
  60. Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu
  61. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas
  62. Bupati Timor Tengah Selatan Egusem Piether Tahun
  63. Bupati Alor Amon Djobo
  64. Bupati Kupang Korinus Masneno
  65. Bupati Ende Djafar H. Achmad
  66. Bupati Sumba Barat Daya Kornelius Kodi Mete
  67. Bupati Kayong Utara Citra Duani
  68. Bupati Sanggau Paolus Hadi
  69. Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan
  70. Bupati Pontianak (Mempawah) Erlina
  71. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat
  72. Bupati Sukamara Windu Subagio
  73. Bupati Lamandau Hendra Lesmana
  74. Bupati Seruyan Yulhaidir
  75. Bupati Katingan Sakariyas
  76. Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang
  77. Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph
  78. Bupati Barito Timur Ampera A.Y. Mebas
  79. Bupati Barito Utara Nadalsyah
  80. Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong
  81. Bupati Barito Kuala Noormiliyani Aberani Sulaiman
  82. Bupati Tapin Arifin Arpan
  83. Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry
  84. Bupati Tanah Laut Sukamta
  85. Bupati Tabalong Anang Syakhfiani
  86. Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa
  87. Bupati Minahasa Royke Octavian Roring
  88. Bupati Bolmong Utara Depri Pontoh
  89. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Evangelin Sasingen
  90. Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap
  91. Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut
  92. Bupati Morowali Taslim
  93. Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu
  94. Bupati Donggala Mohammad Yasin
  95. Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi
  96. Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa
  97. Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin
  98. Bupati Enrekang Muslimin Bando
  99. Bupati Sidenreng Rappang Dollah Mando
  100. Bupati Jeneponto Iksan Iskandar
  101. Bupati Wajo Amran Mahmud
  102. Bupati Luwu Basmin Mattayang
  103. Bupati Pinrang A. Irwan Hamid
  104. Bupati Kolaka Ahmad Safei
  105. Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu
  106. Bupati Mamasa Ramlan Badawi
  107. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar
  108. Bupati Maluku Tenggara Tuasikal Abua
  109. Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak
  110. Bupati Paniai Meky Nawipa
  111. Bupati Puncak Willem Wandik
  112. Bupati Deiyai Ateng Edowai
  113. Bupati Jayawijaya John Richard Banua
  114. Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap
  115. Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Berikut rancangan tahapan dan jadwal pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024 :

#PemiluSerentak2024

1 – 7 Agustus 2022:
Pendaftaran Parpol

14 Desember 2022:
Penetapan parpol

1 Januari – 9 Februari 2023:
Penetapan Dapil Caleg

👇🇮🇩
1 – 14 Mei 2023:
Pendaftaran caleg DPR & DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota
👆🇮🇩🔥

19 – 21 Juni 2023:
Penetapan DPT Nasional

7 – 13 September 2023:
Pendaftaran Capres & Cawapres

👇🇮🇩
11 Oktober 2023:
Penetapan caleg DPR & DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Penetapan Capres & Cawapres
👆🇮🇩🔥

14 Oktober 2023 – 10 Februari 2024:
Masa Kampanye Tertutup

11 – 13 Februari 2024:
Masa Tenang

👇🇮🇩
14 Februari 2024:
Pemungutan Suara Pileg & Pilpres
👆🇮🇩🔥

15 Februari – 20 Maret 2024:
Rekapitulasi Hasil Pileg & Pilpres

26 Mei – 8 Juni 2024:
Kampanye Pilpres Putaran Kedua

12 Juni 2024:
Pemungutan Suara Pilpres Putaran Kedua

21 Juni – 14 Juli 2024:
Penetapan Hasil Pilpres Kedua Secara Nasional

1 Oktober 2024:
Pengucapan Sumpah Janji DPR, DPD dan DPRD

👇🇮🇩

20 Oktober 2024:
Pengucapan Sumpah Janji Presiden.

 

(Copas) Semoga bermanfaat untuk kepedulian pendidikan politik era sekarang.

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung