Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

LKP Ariyanti: Setelah Melatih Mental, Baru Wirausaha

Pendidikan keWirausahaan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Ariyanti lebih menekankan pada pembentukan mental berwirausaha. Tujuannya untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki mental wirausaha. hasilnya, lulusannya tidak hanya dibekali keterampilan, tetapi juga memiliki inovasi dalam mengembangkan usaha dan punya daya saing untuk maju. Karena itulah lembaga yang kini di pimpin Ny. Isti itu dipercaya Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Program ini bertujuan untuk mendidik masyarakat kurang mampu untuk memiliki usaha.

Ny. Isti menuturkan program PKW yang diselenggarakan LKP Ariyanti untuk produksi pasty and bakery . Ada 50 peserta yang mengikuti program tersebut. Peserta sebagian besar kaum perempuan yaitu para ibu rumah tangga yang kurang mampu, anak putus sekolah dan menganggur. Usianya masih produktif, yakni kisaran antara 20 tahun hingga 40 tahun. “Kami memilih perempuan dalam program ini karena wanita harus memiliki penghasilan,” Ny. Isti, pengelola LKP Ariyanti.

Peserta program ini terdiri dari berbagai kalangan dan latar belakang salah satunya seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak menderita Talesemia. Menurut Isti, beban hidup yang dialami para ibu yang memiliki anak menderita talesemia itu sangat berat. Apalagi mereka kebanyakan berasal dari kalangan kurang mampu. Bayangkan, setiap seminggu sekali, bahkan ada yang dua minggu sekali, mereka harus membawa putra untuk transfusi darah. Biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. “Anak yang menderita talesemia ini membutuhkan tranfusi darah setiap minggunya. Karena itu mereka membutuhkan uang untuk biaya berobat anaknya,”katanya

Selain itu LKP Ariyanti juga merekrut peserta dari warga yang ada disekitar LKP. Ada juga dari kelompok wanita mandiri. Mereka semua kalangan masyarakat ekonomi bawah. Mereka juga tidak memiliki penghasilan, dan tidak memiliki biaya untuk mengikuti kursus. “Mereka kaum lemah dan perlu diberdayakan,”katanya.

Sebelum melaksanakan program ini, LKP Ariyanti melakukan screning data. Setiap calon peserta program mengisi formulir yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Selanjutnya, satu persatu calon peserta didik mengikuti proses wawancara yang diselenggarakn tim LKP Ariyanti, Dari hasil wawancara itu, pihak LKP dapat mengetahui calon perserta didik yang memang mempunyai keinginan dan niat yang kuat untuk wirausaha dan mana yang hanya coba-coba saja karena tidak memiliki kegiatan. “Kita seleksi mulai dari administrasi hingga subtansi,”katanya.

Calon peserta didik yang akan mengikuti pelatihan diprioritaskan berasal dari masyarakat kurang mampu. Namun tidak semua masyarakat kurang mampu dapat mengikuti program ini dikarenakan terbatasnya kuota yang disediakan. Bagi yang telah mendaftar tetapi tidak bias mengikuti pelatihan, minimal mereka memiliki keinginan untuk maju. Kriteria lainnya adalah calon peserta didik memiliki akses untuk berwirausaha, seperti telah memiliki tempat tinggal yang tetap. “Kreteria ini penting, agar program ini bisa berjalan,”katanya

Mutlak yang harus dimiliki oleh calon peserta didik adalah niat dan keinginan kuat untuk berwirausaha, sifat ulet dan pantang menyerah. Sebab dalam merintis sebuah usaha dibutuhkan mental yang kuat. “Melalui interview kita mendapatkan gambaran mengenai sikap, kemauan, dan daya juang. Memiliki kemauan keras untuk maju dan merubah keadaan ke arah yang lebih baik itu penting,”ujarnya.

Ny. Isti punya alasan sendiri kenapa ia memberikan sejumlah kreteria dalam proses rekrutmen peserta didik. Isti mengaku pernah punya pengalaman buruk. Beberapa tahun lalu, lembaganya dipercaya Ditbinsuslat untuk menyelenggarakan program PKM (Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat). Saat itu ia bekerja sama dengan sebuah yayasan yang mengurusi anak jalanan.” Waktu itu kami ingin memberdayakan anak jalanan melalui program PKM,”katanya.

Niat yang baik ternyata tidak menjamin hasilnya akan baik juga. Kenyataannya hasil dari program ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selama pelatihan saja, tidak sedikit peserta didik yang mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak memiliki komitmen, keinginan dan kemauan untuk mengikuti pelatihan ini. Bahkan paska pelatihanpun, pihaknya juga tidak dapat mengetahui kondisi anak jalanan tersebut. “Kami tidak tahu apakah mereka sudah bekerja atau berwirausaha. Mereka menghilang begitu saja tanpa bisa diketahui keberadaannya secara jelas,”katanya.

Diakui Isti hal ini terjadi karena pada saat itu pihaknya tidak melakukan wawancara langsung dengan calon peserta didik. Ia mempercayakan semuanya pada sebuah yayasan yang mengurusi anak jalanan dalam melakukan rekrutmen calon peserta didik. Akibatnya ia tidak tahu apa motivasi mereka untuk mengikuti program PKM. Bahkan ia juga tidak tahu latar belakang calon peserta didiknya. “Makanya dari pengalaman itu, kami harus menyeleksi calon peerta didik dengan benar dan ,”katanya.

Menyinggung proses pembelajaran yang dilaksana LKP Ariyanti dalam program PKW ini, Isti menjelakan sebelum melatih skill mereka, pesert didik terlebih dahulu mengikuti orientasi kewirausahaan. Melalaui kelas ini, LKP Ariyanti merubah cara berpikir peserta didik tidak menjadi pekerja melainkan berpikir sebagai seorang pengusaha. “Kita merubah peserta didik yang tadinya tidak menghasilkan uang, tidak bisa memproduksi barang, kita merubah pola pikirnya untuk berjiwa pengusaha,”jelasnya.

Selain itu peserta didik juga dibekali etika, mulai dari sikap, cara berkomunikasi hingga soal tata krama. Selanjutnya baru dilatih cara memproduksi pasty dan bakery. Mulai dari pengenalan bahan, cara membuat anek kue. Peserta didik diajarkan berbagai resep pasty and bakery . Mereka juga diarahkan untuk membuat berbagi inovasi dan kreasi makanan dengan harga yang lebih murah dan berbagai variasi produk turunannya. “Satu resep bisa diturunkan menjadi berbagai produk olahan lain yang lebih bervariasi,”tuturnya.

Setelah peserta didik dapat memproduksi pasty and bakery , mereka harus mempresentasikan produknya kepada manajemen LKP Ariyanti. Dalam presentasi itu, peserta didik harus bisa menjelaskan bagaimana produksinya, berapa harganya hingga akan dipasarkan di mana. Tujuannya untuk melatih mereka memiliki kepercayaan diri.

Pasca pelatihan, peserta didik langsung praktik membuka usaha. Setiap peserta didik harus memiliki spesifikasi produknya. Selanjutnya, pihak LKP melakukan pendampingan usaha, mulai mengontrol kualitas produk hingga kemasan. Selain itu LKP juga menghubungkan mereka dengan pasarnya. Salah satunya menghubungkan dengan sejumlah intansi pemerintah seperti Pemda. “Jadi kalau ada acara di Pemda mereka bisa memperoleh pesanan order kue boks,”katanya.

Tidak hanya itu. Isti juga menghubungkan mereka dengan sejumlah asosiasi bidang tata boga dan kewiraushaan. Dengan begitu mereka dapat mengakses informasi tentang wirausaha. Selain itu, LKP Ariyanti juga menghubungkan dengan sejumlah perusahaan. Seperti PT Boga Sari. Tidak ketinggalan untuk aspek permodalan Isti juga berencana akan menghubungan dengan dunia perbankan. “Di sana mereka dapat mengakses permodalan,”katanya.

Diakui Isti, dari sebanyak 50 orang yang mengikuti program PKW ini tidak semua berhasil membuka usaha. Hanya orang-orang yang memiliki daya juang dan ingin usahanya maju saja yang berkembang. Prosentasenya, hanya 50 persen yang aktif dan berhasil membuat usaha. Sisanya hanya membuat kue bila ada pesanan. “Kita juga membantu mencarikan order dan membantu mempromosikannya,”kata Isti.

Menurut Isti, para peserta program PKW kini sudah enam bulan merintis usaha. Dari usaha tersebut rata-rata memiliki penghasilan berkisar antara 300 ribu hingga 3 juta perbulan. Karena itu, ia selalu menekankan kepada peserta didik untuk selalu berinovasi, baik dari produknya maupun teknik pemasarannya. “Kalau tidak punya kemauan yang keras sulit untuk bekembang,”katanya.

Menurut pengamatan Isti, peserta didik yang tidak berkembang karena ada sejumlah kendala yang dihadapi salah satunya terbatasnya modal. Selain itu tidak memiliki semangat untuk mengembangan usaha. Sudah begitu mereka juga kurang kreatif dalam menjalankan usaha. “Daya juang mereka yang kurang,”katanya.

Menurut Isti, pihaknya memang tidak membuat kelompok bagi peserta didiknya. Ia pernah memiliki pengalaman, bila dibentuk kelompok usaha tidak berjalan. Biasanya di tengah jalan anggota kelompok akan meninggalkan kelompoknya. Kasusnya beragam, mulai tidak adanya kecocokan anggota kelompok hingga persoalan bagi hasil usaha. Karena itu, setiap peserta PKW merintis usaha masing-masing dirumahnya. Lagi pula, modal untuk membuka usaha juga tidak begitu besar. “”Setelah pelatihan mereka juga dibekali peralatan, dan bahan dasar. Bisa menjadi modal untuk buka usaha,”katanya.

Isti mengakui, sebenarnya produk yang dihasilkan peserta didik bagus dan sudah layak jual. Hanya saja soal kemasan dan modal seringkali menjadi kendala. Begitu juga soal pasarnya yang masih terbatas. “Selama proses merintis usaha, kami selalu melakukan pemantauan baik dari rasa maupu kemasan. Kita juga selalu mengunjungi usaha mereka untuk memberikan motivasi,”ujar Isti.

Menurut, Isti, sebagai penyelenggara program, ia mengungkapkan kalau program PKW ini sangat bagus sekali. Selain membekali peserta didik dengan keterampilan, juga di bimbing untuk membuka usaha. Bahkan diberikan modal usaha. Karena itu ia menilai, banyak masyarakat kurang mampu yang terbantu melalui program ini. “Program ini sangat bermanfaat dan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat,”tuturnya.(bw)

Sumber:kursusonline.com

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung