Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

Berbekal Tekad dan Kemauan

Orang Batak memang banyak sebagai pengacara.Bakat ini memang sepertinya sudah menjadi tradisi yang terus mengalir di darah mereka.Tak heran,jika kita melihat kepada jumlah pengacara di negeri ini,sebagian besar didominasi oleh suku ini.Karunia Tuhan inilah yang juga di syukuri oleh Haposan Hutagalung, yang sampai sekarang sangat menekuni prosesi ini.

Bagi anak muda kelahiran Tarutung menjadi pengacara memang sudah menjadi pilihan hidupnya.Ini terbukti begitu dirinya menamatkan kuliah di Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 1986 lalu di Medan. Begitu selesai kuliah dengan keberanian yang terbilang nekat, dia pun membuka kantor pengacara sendiri di Medan.

Tidak banyak anak muda saat itu yang memiliki keberanian dan tekad seperti itu. Pasalnya,membuka kantor penagacara jelas tidak hanya membutuhkan modal keberanian saja. Modal materi merupakan salah satu hal yang ikut menentukan. ’’Namun, saya lebih percaya Tuhan akan membuka jalan kalau kita ada kemauan. Berbekal modal seadanya, saya mulai melangkahkan kaki di bidang kepengacaraan ini di Medan. Dan perlahan namun pasti, kantor ini mulai bergerak dan menerima banyak klien,’’kenang Haposan.

Namun agaknya,perjalanan hidupnya memang harus membawanya ke Jakarta. Pada tahun 1990, dia pun melangkahkan kaki menelusuri rimba hukum di Jakarta sebagai pengacara. Tahun 1994 Haposan merangkap menjadi Ketua Depatermen Hukum dan Perundang-undangan BPPArdin.Di asosiasi distributor ini, dia menjalani hari-harinya berkutat dengan berbagai masalah bisnis,terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah dagang.’’Di sini saya banyak belajar mengenai persoalan bisnis,terutama yang berkaitan dengan masalah distributor dan distribusi barang,’’ujar Haposan.

Berbekal tekad dan kemauan, Haposan Hutagalung memilih menjadi pengacara. Dari Medan, dia pun melangkahkan kakinya mengarungi rimba hukum di Jakarta.

Tapi yang namanya anak muda berjiwa pengacara, Haposan memilih fokus sebagai pengacara khususnya bidang pidana,,dia pun akhirnya memilih bergabung  di kantor Situmeang Hasyim and Associates dengan posisi senior partner pada tahun 1996. Di kantor ini dia bertahan selama satu tahun dan tahun 1997, dia beralih menjadi senior partner pada kantor hukum Gunawan and Associates.

Di kantor hukum ini dia juga hanya bertahan satu tahun dan kemudian membentuk kantor hukum sendiri bersama rekannya, Syaman Ritonga. Kantor hukum ini bernama Hasopan Hutagalung – Syaman Ritonga dan Rekan. Ternyata kantor hukum ini juga, hanya bertahan dua tahun dan tahun 2000 Hasopan bersama rekannya yang lain membentuk Edison Betaubun-Hasopan Hutagalung dan Rekan.

Dalam perjalanan karirnya mulai dari Medan hingga ke Jakarta, Haposan mengaku mengalami banyak suka dan duka.“ Secara umum saya telah banyak menangani berbagai kasus, baik perkara pidana maupun keperdataan. Namun yang sifatnya attensi ada di tahun 1997, yaitu kasus Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan penanganan kasus koneksitas peristiwa 27 Juli di Mabes Polri. Dalam kasus Taman Mini ini saya sempat diancam mau dibunuh, tapi Tuhan masih melindungi saya, “ kenang Haposan.

“Jangan sampai dari Medan ke Jakarta masa mau mati begitu saja. Kita semua tahu bahwa TMII punyanya siapa?, saat itu adalah masa jayanya Keluarga Soeharto yang tentunya dilindungi para tentara,”tukas Haposan..

Panggilan Hati

Meski sudah terjamin hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Pekerjaan Umum (1980 – 1990), tak membuat dirinya terlena. Bahkan, sewaktu ia ditawari untuk naik jabatan di lingkungan DPU Sumatera Utara pun ditolaknya. Kala itu, ayah tiga anak dari (Daniel, Mela, dan Tessa) ini berfikir karirnya pasti akan mentok di jabatan kepala personalia. Hal ini mengingat latar belakang pendidikannya yang bukan insinyur.

Dengan kebulatan tekad,Haposan memilih untuk meninggalkan seragam Pewagai Negeri Sipilnya.Ia memilih panggilan hati sewaktu kecil untuk menjadi lawyer. Meski kala itu profesi ini belum begitu dikenal seperti saat ini, akan tetapi dorongan guna membela kaum tertindas membuat Haposan tak menghentikan langkahnya.

Mulailah ia mendirikan kantor pengacara dengan nama Januari Siregar, Haposan Hutagalung dan Associate di Medan pada tahun 1989.Lantaran kala itu belum terlalu popular dengan profesi lawyer,kantor hukumnya pun tak bisa berkembang dan hanya mampu bertahan setahun.Masa ini betul-betul menjadi pengalaman yang sangat berarti. Haposan bercerita, saat itu ia harus bolak-balik ke pengadilan dengan sepeda motor dengan helm seperti topi pekerja proyek.’’Saat itu saya tidak mempunyai uang untuk membeli helm yang pantas,’’kenangnya.

Lantaran merasa tidak ada kemajuan yang berarti.Haposan pun akhirnya memilih Ibu Kota Jakarta sebagai tempat untuk mengasah ilmu hukum dan profesi lawyernya. Ia juga merangkap sebagai Ketua Departemen Hukum  dan Perundang-Undangan Badan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Distributor Indonesia [ARDIN] selama dua tahun [1994-1996].

Setelah sempat sejenak mengibarkan bendera Kantor Pengacara Edison Betaubun, Haposan Hutagalung  dan Rekan, ia pun akhirnya memilih jalan untuk membangun kantornya sendiri. Ya, dari tahun 2000 hingga kini, penghobi music rock ini membuka kantor pengacara Haposan Hutagalung dan Partners.

Kasus lain yang membuat namanya kian berkibar adalah perselisihan antara PT. Ogspiras Bina Drilling dengan Richter Drilling International Australia.Lalu,ia juga tercatat sebagai kantor hukum pertama yang berhasil memailitkan perusahaan asuransi di Republik  Indonesia ini, yakni saat menangani kasus Asuransi Namura Life.Setelah itu berderet kasus nasional dan internasional ditanganinya,baik perdata maupun pidana.

Selain kasus tersebut,Haposan juga tak melupakan untuk menangani kasus-kasus probono (gratis atau tak dipungut jasa pengacara]. Selain sebagai seorang advokat, jiwa sosial dari Haposan Hutagalung itu tentunyatidak diragukan lagi. Karena menurut Haposan sudah menjadi kewajiban bagi saya  untuk membantu masyarakat kecil yang membutuhkan jasanya,tapi tak memiliki uang.’’Kadang-kadang teman LBH [Lembaga Bantuan Hukum] menyerahkan kasus kepada kami,’’tukas Haposan yang sempat menjabat sebagai Presidium Forum Diskusi Advokat Indonesia [FDAI]….. Kapan lagi kita bisa membantantu saudara-saudara yang miskin? Ha…ha…ha….

Hikmah selama dipenjara

“Pengalaman terindah dan tak terlupakan dalam hidup saya sebagai pengacara adalah saat tersandung kasus korupsi pada waktu menangani kasus pajak Gayus Tambunan yang sampai melibatkan beberapa petinggi Polri, bahkan sampai membuat Kabareskrim saat itu Komjen Susno Duadji ikut juga dipenjarakan,”tutur Haposan..

“Saya divonis 12 tahun penjara….. Luar biasa bukan??? – panik, terpuruk, baik diri pribadi maupun keluarga besar…..sangat berat!  tetapi Tuhan menolong saya, sungguh Tuhan Yesus adalah  Allah Yang Maha Baik,  Pengasih dan Pengampun bagi orang-orang yang dengan jujur mau mengakui dosa dan kejahatannya. Setiap hari saya sungguh merasakan penyertaan-Nya…. Bayangkan, saya di penjara selama 12 tahun, tentu gambaran konsekuensinya pastilah membuat saya hancur,  menderita, bahkan sakit parah dan miskin. Nyatanya saya tidak mati, malah semakin sehat dan tidak berkekurangan, anak istri tidak berkekurangan. Karena dalam penjara atau Lapas pun saya tetap Tuhan beri banyak berkat, bahkan lebih di banding saya status merdeka membuka kantor pengacara diluar,” cetus Haposan.

Tentu orang bertanya, bagaimana bisa begitu? Oh… untuk itu ada strategi dan caranya, dan anda harus bayar untuk mendapatkan ilmunya ha…ha..ha…ha…ha….

“Jujur saya katakan, satu gelas pun tidak ada yang saya jual selama saya dipenjara, malah selama saya menjalani hukuman di lapas saya bisa menambah asset saya,”tukas Haposan.

Lanjutannya kalo mau diceritakan detail mengenai “Pengalaman terindah” ini tidak cukup 300 halaman, jadi nantilah pada waktu yang cocok detail perjalanan selama di penjara saya ceritakan pada kawan-kawan. “Inilah perjalanan hidup yang paling terkesan dan tidak akan terlupakan seumur hidup saya,”ungkap Haposan.

Organisasi Profesi

Guna memupuk idealisme,Haposan mengisi hari-harinya dengan aktif di organisasi profesi dan sejak tahun 2008 dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah [DPD]  Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) DKI Jakarta.

Organisasi profesi menurutnya, bukanlah alat tetapi sebagai wadah untuk mengaktualisasikan beragam gagasan maupun ide, demi tegaknya hukum di bumi pertiwi ini.Selain itu,kiprahnya di organisasi profesi digunakan untuk bertukar pikiran dengan rekan seprofesi.

Pandai-pandai mengatur waktu, baik itu untuk profesi, organisasi, maupun buat keluarga merupakan tips dari Haposan Hutagalung buat pembaca www.faktareview.com. Haposan Hutagalung terpilih kembali menjadi  Ketua DPD IPHI DKI Jakarta periode 2019-2024 setelah kembali menuntut ilmu Hukum S3 (selama di penjara), semua itu Ia lakoni dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Haposan Hutagalung saat ini berkantor di Gedung Arva Gondangdia Lt. 4, Jl. RP. Soeroso No. 40, Menteng – Jakarta Pusat 10350, dengan bendera Kantor Pengacara HAPOSAN HUTAGALUNG & PARTNERS. [TIM FR]

 

Kantor Pengacara HAPOSAN HUTAGALUNG & PARTNERS

Gedung Arva Gondangdia Lt. 4,

Jl. RP. Soeroso No. 40, Menteng – Jakarta Pusat 10350,

Telp (021) 391-7079, 315-2092

 

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung