Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

Dirjen Hubla Berharap Realisasi Daya Serap dan PNBP 2020 Meningkat

FAKTAREVIEW.COM – Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo mengapresiasi atas capaian realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 yang mencapai 93,03% dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah melampaui target yaitu sebesar 105 %. Di Tahun Anggaran 2020 ini, pihaknya berharap realisasi daya serap dan PNBP meningkat.

“Capaian ini tentu ini sangat membanggakan bagi kita. Saya bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh jajaran Ditjen Hubla khususnya untuk Sesditjen dan Kepala Bagian Keuangan yang telah bekerja keras selama ini,” ujar Dirjen Agus saat membuka kegiatan Pembekalan Para Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2020 dengan tema acara “Transformasi Digital 4.0 Manajemen Keuangan Negara Menuju Indonesia Maju”, di Hotel JS Luwansa Jakarta, Rabu kemarin (29/01/2020).

Menurutnya, PNBP adalah penerimaan negara yang sangat penting. Ke depan, Ia berharap setiap UPT dapat meningkatkan PNBP di tempat masing-masing bahkan suatu saat jumlahnya bisa mendekati nilai anggaran.

Ia menghimbau kepada jajarannya, jika ada kegiatan yang dirasa kurang bermanfaat, bisa segera dialihkan atau direalokasi menjadi kegiatan yang dapat memberikan manfaat lebih besar.

“Bapak Menteri Perhubungan menginstruksikan agar program kegiatan kita segera dilaksanakan dan dilelang di awal tahun supaya terserap dengan baik. Dan tentunya seluruh kegiatan yang kita lakukan harus bermanfaat karena asas manfaat sangat penting,” tegasnya.

Lebih lanjut Dirjen Agus menyampaikan beberapa program yang harus ditindaklanjuti oleh para UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

Pertama, terkait dengan program pembersihan sampah nasional. Saat ini Ditjen Perhubungan Laut telah melaksanakan program bersih laut, pantai dan lingkungan kerja setiap bulan. Namun tak hanya sebatas program kerja bakti setiap bulan saja, Dirjen Agus minta agar setiap pelabuhan bisa membuat program Port Waste Management System.

Kedua, program sertifikasi pengukuran kapal tradisonal di bawah GT 7. Diharapkan program pengukuran kapal-kapal kecil ini bisa segera diselesaikan di seluruh Indonesia supaya kapal-kapal dapat diberikan pass kecil, termasuk sertifikat untuk nelayan dan pelautnya.

Selanjutnya terkait perawatan kapal negara. Saat ini Ditjen Perhubungan Laut memiliki ratusan kapal negara yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga kapal-kapal tersebut harus dirawat sebaik-baiknya. Termasuk kapal perintis, kapal ternak dan kapal tol laut harus dirawat, diawasi dan diperketat pengawasnya karena pengoperasian dan crew kapalnya dibayar oleh negara.

Terakhir yang tak kalah pentingnya adalah masalah pengelolaan aset. Dirjen Agus minta agar seluruh aset milik Ditjen Perhubungan Laut dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya serta diawasi jangan sampai tidak dimanfaatkan atau ada temuan.

Tak hanya itu, Ia juga minta agar para pengelola anggaran dapat memanfaatkan Teknologi Informasi (IT) yang tengah berkembang pesat.

“Sekarang ini zaman cepat sekali berubah sehingga sebagai pengelola keuangan kita harus memahami dan mengikuti perkembangan IT dengan sebaik-baiknya,” ungkap Dirjen Agus.

Salah satu aplikasi yang digunakan oleh penggelola anggaran adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau dikenal juga dengan sebutan SAKTI yang merupakan gagasan dari Kementerian Keuangan.

Dirjen Agus berharap aplikasi ini dapat digunakan sebagai sarana bagi satuan-satuan kerja untuk melakukan pengelolaan keuangan serta dapat diterapkan secara optimal karena aplikasi SAKTI ini dapat mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada dan seluruh transaksi entitas akuntansi dan pelaporan akan dilakukan secara sistem elektronik.

Lebih lanjut Dirjen Agus menerangkan bahwa saat ini Pemerintah berkomitmen mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya berharap nantinya seluruh UPT Ditjen Perhbungan Laut bisa menjadi WBK dan WBBM,” imbuhnya.

Pihaknya juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang berlangsung aman dan lancar.

“Terimakasih sudah menjalankan tugas Nataru dengan semangat dan kompak sehingga bisa berjalan dengan baik. Namun sebentar lagi kita memasuki Angkutan Lebaran, jadi kita harus mempersiapkannya dengan baik dari sekarang,” ucap Dirjen Agus.

Di akhir pengarahan, Dirjen Agus minta agar kantor-kantor UPT yang kondisinya kurang baik segera dibangun dan diperbaiki sehingga dapat meningkatkan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan bahwa kegiatan pembekalan ini rutin diselenggarakan setiap tahun yang bertujuan agar para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntable.

“Semoga dengan adanya acara pembekalan ini, kita dapat meningkatkan realisasi penyerapan anggaran lebih baik lagi,” kata Arif.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga penyerahan secara simbolis Buku Pintar di bidang keuangan yang telah diluncurkan pada tanggal 28 Januari 2020 kepada UPT yang memiliki Laporan Keuangan dengan kesalahan terendah, yaitu KSOP Kelas I Tanjung Emas, Kantor KSOP Kelas II Benoa dan UPP Kelas III Mamuju.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada UPT dengan kategori “Penyerapan Anggaran Terbaik Tahun 2019″ yaitu UPP Kelas II Reo, UPP Kelas II Serui dan UPP Kelas III Kintap serta kategori “Penerimaan PNBP Terbaik Tahun 2019″ yang berhasil diperoleh KSOP Kelas II Samarinda, UPP Kelas III Tanjung Redep, dan UPP Kelas II Pomala’a.

Adapun jumlah peserta yang hadir pada acara ini berjumlah 565 peserta terdiri para KPA dan PPK di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dengan menghadirkan Narasumber antara lain perwakilan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan dan Itjen Kementerian Perhubungan.

 

Sumber : ISLNews

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung