Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hidup Damai di Tengah Pluralisme Bangsa

 Oleh :  Ronald T.A. Simanjuntak, SH., MH.

Prakatisi Hukum

Pendahuluan

Hidup damai adalah merupakan salah satu tujuan manusia pada umumnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa manusia dalam hidup berinteraksi dengan sesamanya sebagai mahluk sosial sering terjadi gesekan, perselisihan dan tidak jarang  menimbulkan konflik sosial yang mengarah pada kekacauan, kerusuhan bahkan peperangan.

Hal ini bisa terjadi karena memang benar-benar disengaja (by design) atau juga sama sekali tidak disengaja, dengan kata lain merupakan akibat dari suatu perbuatan yang sama sekali tidak pernah dipikirkan akibatnya oleh pelaku.

Konflik demikian tidak hanya terjadi antara sesama warga negara, akan tetapi juga antara negara  dengan negara dan antara negara dengan warganya. Konflik antara negara dengan negara seperti terjadi di kawasan Timur Tengah yaitu antara Israel dan Palestina (Hamas), dan antara negara dengan warganya  seperti terjadi di Negara Srilanka (Pemerintah dengan Pemberontak Macan Tamil);  Sedangkan antara warga negara dengan warga negara, seperti terjadi di negara kita sendiri pada waktu yang lalu di Sampang, Kalimantan Barat (etnis Madura dengan etnis Dayak), Maluku dan Poso (Kristen dengan Muslim), dan Papua (suku Dani dengan suku Damal).

Negara Repulik Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari beraneka ragam etnis, suku, agama, bahasa dan golongan, sangat berpotensi terjadinya konflik. Oleh sebab itu pendiri bangsa (founding fathers) kita sudah sangat tepat mengatur dan merumuskan ketentuan yang menyangkut keberagaman dan interaksi sesama warga Negara di dalam  UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan Ideologi.

Di dalam pasal 27 ayat [1] dan pasal 29 ayat [2] UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa,pasal 27 [1]:segala warga Negara bersamaan kedudukanyan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 29 [2] : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat untuk menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Demikian halnya dalam pasal 28 E ayat [1] dan pasal 28 I ayat [2] perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa,  Pasal 28 E [1]: setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pelajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Pasal 28 I [2]: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dari rumusan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa secara konstitusional, keberagaman (pluralism) di tengah masyarakat kita adalah merupakan kenyataan hidup yang harus diterima dan dihormati oleh setiap warga Negara. Dan harus disadari betul bahwa Negara ini pun berdiri adalah atas perjuangan dan pengorbanan dari semua elemen masyarakat dengan tanpa pernah mempermasalahkan latar belakang, etnis, agama, suku, bahasa dan budaya.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Secara teoritis, konflik bisa terjadi dengan melihat dari berbagai aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan juridis. Bahkan seringkali merupakan akumulasi dari berbagai krisis yang terjadi yang dapat menimbulkan suatu persoalan sebagai pemicu konflik.

Secara khusus di Tanah Air kita, dimana beberapa waktu yang lalu terjadi konflik agama;  Menurut Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, ada 3 (tiga) sebab utama yang memunculkan kerawanan konflik antar agama  yaitu : 1. Krisis di berbagai bidang yang terjadi telah menciptakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah (birokrasi dan militer), 2. Berkembangnya propaganda-propaganda keagamaan yang semakin menciptakan eksklusifitas dan sensifitas kepentingan kelompok, dan  3. Terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi dan politik yang menyeret pengikut agama dalam arus persaingan, pertentangan dan bahkan permusuhan.

Menurut Hamadi B Husain, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, yaitu :

  1. Akibat perbedaan pendirian dan keyakianan antar individu sehingga menimbulkan konflik pendirian, dan masing-masing pihak berusaha membinasakan lawannya dengan cara pemusnahan simbol-simbol dan pikiran-pikiran lawan sampai pada pembinasaan fisik.
  2. Perbedaan kebudayaan. Akibat perbedaan ini, konflik yang mungkin terjadi bukan saja antar individu, melainkanjuga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan kepribadian dan perilaku yang berbeda pula dalam masyarakat luas, sehingga apabila terjadi konflik karena alasan ini, sifatnya akan luas.
  3. Perbedaan kepentingan juga dapat memudahkan terjadinya konflik. Untuk mengejar kepentingan yang berbeda-beda, kelompok masyarakat akan bersaing dan berkonflik untuk merebut kesempatan dan sarana.Sebagai contoh, kepentingan pengusaha becak dan kepentingan aparat penertiban kota tentu berbeda,dan dari keduanya tidak jarang terjadi benturan konflik.
  4. Perbedaan ras.Menurut Horton dan Hunt,ras adalah suatu perbedaan fisik [bawaan] antar kelompok manusia dengan kelompok lainnya. Dalam ilmu antropologi, ras terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu : ras putih [Kaukasoid], ras kuning [Mongoloid],  dan ras hitam [Etipoid]. Akibat perbedaan fisik ini, maka pecah perang saudara di Amerika yang berkepanjangan. Namun seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, perbedaan ras di dalam masyarakat perlahan hilang akibat makin kompleksnya kehidupan sosial yang ada. Manusia semakin terbuka,baik secara budaya,sosial maupun geografis.
  5. Perbedaan jenis kelamin, khususnya masyarakat primitif [tradisional]. Perbedaan ini seringkali merefleksikan perbedaan hak dan kewajban, dimana kedudukan wanita dalam banyak hal ditempatkan lebih rendah dari kaum pria. Hal ini tentu dapat menimbulkan kecemburuan dari mereka [kaum wanita] yang tertindas, dan tidak mustahil dapat melahirkan konflik, meskipun dalam skala yang sangat kecil. Fenomena maraknya gerakan-gerakan emansipasi wanita saat ini telah menjadi bukti bahwa sikap protes terhadap problematika gender itu masih terus terjadi.
  6. Perbedaan agama. Menurut Emile Durkhiem, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci, dan yang dapat mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam satu komunitas moral yang di sebut umat. Disisi lain, ajaran agama yang dipenuhi dengan doktrin-doktrin keselamatan [salvation] seringkali dipahami dan diyakini umat secara eksklusif sehingga melahirkan fanatisme buta yang cenderung menegasikan keyakinan dan ajaran agama lain. Faktor inilah yang sesungguhnya dapat menjadi benih-benih konflik antar umat beragama.

Di samping penyebab-penyebab di atas, menurut penulis faktor yuridis juga tidak kalah pentinya dapat menyebabkan konflik, baik dari sistem hukumnya sendiri maupun penegakan hukumnya.

Pemerintahan selaku bagian dari pembuat undang-undang bersama dengan DPR sering tidak meyadari bahwa dengan produk perundang-undangan yang dibuatnya akan dapat memicu timbulnya konflik. Misalnya yang baru-baru ini terjadi dengan disahkannya undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi  dan juga Peraturan Bersama  Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 2006 dan No.8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Ketentuan perundang-udangan tersebut sadar atau tidak sadar jelas-jelas dapat menimbulkan konflik, bahkan berpotensi untuk menimbulkan disintegrasi bangsa.

Sedangkan mengenai penegakan hukum, jelas terlihat bahwa pemerintah dengan aparatnya sangat gampang dan ragu-ragu untuk bertindas tegas terhadap pelaku yang sudah nyata-nyata dan terang-terangan melakukan pelanggaran hukum, dimana  para pelaku secara terang-terangan membawa senjata tajam serta pelaratan perang lainnya di hadapan umum dan melakukan penyerangan terhadap kelompok lainnya.

Gaya Hidup Dalam Masyarakat Plural

Dr. Darius Dubut mengatakan bahwa, kekerasan bisa terjadi atas nama agama, karena selama ini peribadatan, cara beragama atau keberagamaan kita salah. Keberagaman kita umumnya sangat menekankan aspek ritual seremonial. Ketika aspek ritual ini yang sangat diutamakan, maka yang diutamakannya  adalah simbol-simbol, maka yang muncul adalah identitas kultural-primordialnya, bukan pada identitas spritualnya. Ketika yang dikedepankan identitas kultural atau simbol-simbol, maka yang muncul adalah kekerasan, maka agama hanya menjadi beban, bukan menjadi berkah rahmat. Itu sebabnya, yang sangat mendesak sekarang ini untuk dilakukan oleh agama-agama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah menghidupkan ibadah sosial. Ibadal ritual tidak punya makna apa-apa ketika ibadah sosial tidak dilakukan. Ibadah sosial haruslah merupakan ekspreksi dari ibadah ritual.

Harkat dan martabat maunisia sebagai sesama ciptaan Tuhan haruslah menjadi tujuan yang utama dan bukan pada formalitas-formalitas semata. Karena hakehatnya, ajaran agama itu adalah untuk membawa manusia mengenal Allahnya dengan benar dan melakukan kehendaknya. Inilah bukti nyata bahwa manusia mengasihi Tuhan.  Bukti kasih kita kepada Allah yang tidak kelihatan, sedangkan sesama manusia yang juga ciptaan Allah sendiri tidak dapat kita  kasihi.

Untuk merefleksikan hal-hal tersebut, perlu dibangun relasi yang baik antar sesama manusia, baik melalui dialog, dalam arti diskusi, maupun sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan sosial. Di dalam dialog tersebut kemanusiaanlah yang memiliki titik temu. Dialog dapat dilakukan secara formal maupun informal. Selama ini sebenarnya di Negara kita sudah banyak dilakukan dialog, baik yang diprakarsai pemerintah, maupun oleh lembaga-lembaga keagamaan, namun pada umumnya masih bersifat birokratis, elitis dan kelembagaan, tidak ‘’membumi’’, dan belum menyentuh inti persoalan yang terjadi di dalam kalangan umat [grass root].

Achamd Jainuri mengatakan bahwa untuk menjawab tantangan pluralisme dan multikulturalisme keagamaan, masing-masing umat beragama harus memahami tiga prinsip dasar :

  1. Bahwa pluralism keagamaan bisa dipahami secara baik melalui sebuah logika bahwa ‘’relasitas transenden muncul dalam phenomena agama yang beragam’’.
  2. Bahwa ada pengakuan yang umum di kalangan umat beragama tentang kualitas instrumental dari pengalaman keagamaan tertentu.
  3. Bahwa spiritualitas biasanya diidentikkan dengan ketinggian kriteria diri sendiri atas agama orang lain. Persoalaannya adalah bagaimana prinsip ini bisa di pahami oleh masing-masing pemeluk agama, yang pada umumnya mereka adalah lay-men, awam dan bukan kelompok pendeta atau ulama.

Peranan Pemerintahan dan Masyarakat

Hidup damai merupakan kebutuhan bersama, sehingga pemerintah dan masyarakat harus bahu membahu dan bersinergi guna menciptakan suasana kehidupan damai tersebut. Pemerintahan selaku bagian dari pembuat undang-undang dan penegak hukum, harus dapat bertindak lebih tegas dan bijaksana, dengan tanpa membedakan atribut-atribut  golongan masyarakat tersebut. Pemerintah  harus berada di atas semua golongan. Pemerintah wajib melindungi  setiap hak warga negaranya.

Didalam Perubahan UUD 1945 pasal 28 I ayat [4] dengan tegas dinyatakan bahwa, ’’perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah’’.

Demikian juga dalam pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa, ’’perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah’’.

Untuk itu pemerintah harus lebih proaktif melakukan pengkajian terhadap semua bentuk ketentuan perundang-undangan yang ada, yang berpotensi menimbulkan konflik dan jelas bertentangan dengan konstitusi. Dan juga harus secara konsisten melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok/individu yang melakukan kekerasan dan nyata-nyata telah melanggar hukum.

Demikian halnya masyarakat, melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat harus lebih intensif mengadakan pertemuam-pertemuan antar pihak-pihak yang dianggap berseberangan untuk melakukan dialog dan sosialisasi, khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi pemicu konflik. Selain itu sangat diperlukan keteladanan dari parah tokoh tersebut tentang sikap hidup di dalam masyarakat yang plural serta adanya komitmen yang kuat antar sesama tokoh untuk menjalin kerjasama dan menjaga para pengikutnya.

 

Literatur :

  1. Mahmud Thohir Menggali Akar Konflik Kerukunan Beragama di Indonesia, dalam buku Resolusi Konflik IslamIndonesia, LSAS-IAIN Sunan Ampel, IAIN Press, Jogyakarta 2007.
  2. Ibid
  3. Dalam Kata Pengantar Buku : Dialog Antar Umat Beragama, BPK Gunung Mulia, Jakarta 2008.
  4. Dalam buku Resolusi Konflik Islam Indonesia : Konflik Pluralisme dan Multikulturalisme Dasar Teologis dalam Pengalaman Sejarah Agama, LSAS, IAIN Sunan Ampel, IAIN Press, dan Lembaga Kajiaan Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta, 2007.

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5564

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung