Ketua Umum Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla (@jusufkalla), menolak musyawarah nasional (Munas) dan rapat pimpinan (Rapim) partai dimajukan menjadi Agustus untuk memilih pengganti Arilangga Hartarto yang mengundurkan diri.
Dia mempertanyakan siapa pihak yang meminta Munas Golkar dimajukan menjadi bulan Agustus dan menegaskan bahwa partai harus menaati aturannya sendiri bahwa munas dan rapim digelar Desember.
“Munas itu Desember, oleh karena itu, kita harus taati itu, marwah partai harus dijaga, jangan hanya karena tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah, buat apa puluhan juta kader kalau begitu,” kata ujarnya dalam wawancara dengan MetroTV terkait pengunduran diri Airlangga sebagai Ketum Golkar, dikutip Senin (12/8).
JK menambahkan bahwa dia setuju dengan pernyataan Aburizal Bakrie sebagai ketua dewan pembina, dan juga Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua dewan penasihat agar partai taat kepada aturan yang dibikin diputuskan sendiri terkait pelaksanaan munas dan rapim. Ia menambahkan ketua umum Golkar harus berasal dari kader internal.
“Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus 5 tahun di level pusat, dan juga 1 tahun minimum di bawahnya atau provinsi,” ujarnya.
Sumber: Katadata.id
