Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

JPU Tolak Saksi Fakta Terdakwa

Jakarta Barat – Sidang perkara penganiayaan (pemukulan) dan perusakkan yang dilakukan terdakwa Sanny Suharli (69) terhadap korban wanita tua Kon Siw Lie (66), kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Senin, (13/05/2019), sekira pukul 11.30 WIB.

Persidangan yang dipimpin  Ketua Majelis Hakim Soehartono, SH.,M.Hum dan anggotanya Dwiyanto, SH., M.Hum dan Heri Soemanto, SH. dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diwakili oleh Rumata Rosininta Sianya, SH, beserta anggotanya, Sedangkan terdakwa Sanny Suharli didampingi oleh ketiga kuasa hukumnya.

Dalam persidangan ini kuasa hukum dari terdakwa Sanny Suharli menghadirkan Saksi Ahli Hukum Pidana yakni Prof. DR. Syaiful Bakhri, SH.,MH sebagai Dosen Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jakarta dan Saksi Fakta Suprapto (37) yang dulu pernah ada hubungan kerja dengan terdakwa Sanny Suharli sebagai satpam.

Setelah mendapatkan beberapa pertanyaan dari Kuasa Hukum terdakwa Sanny Suharli, Saksi Ahli Hukum Pidana Prof. DR. Syaiful Bakhri, SH., MH  menuturkan bahwa walaupun adanya perbedaan tanggal di  Visum Et Refertum  dengan waktu pemeriksaan (selisih 1 hari) dalam perkara pemukulan (penganiayaan) terhadap korban Kon Siw Lie, Saksi Ahli Hukum Pidana menilai walaupun ada perbedaan tanggal tak membuat hasil visum bermasalah, “ tutur  Saksi Ahli kepada Majelis Hakim.

Menurut Saksi Ahli lagi, bahwa Visum merupakan alat bukti, mau dilakukan kapan tidak ada masalah, kan masih ada bekas. Yang terpenting hasil dari  visum tersebut harus jelas (tidak kosong),” ucap Syaiful Bakhri.

Seperti  dalam sidang sebelumnya, bahwa dr. Lili Hidayanti dari RS Sumber Waras menjadi Saksi Ahli yang dihadirkan JPU Senin,(29/04/2019), dr. Lili Hidayanti menyatakan bahwa setelah melakukan Visum kepada Kon Siw Lie, hasilnya Kon Siw Lie mengalami luka  memar dibagian matanya. Meskipun korban Kon Siw Lie  baru melakukan visum setelah empat hari  setelah kejadian. “ Tetapi memar itu proses pecahnya pembuluh darah, muncul hari ke-2 memarnya kemudian akan hilang hari ke-7 sampai hari ke-10. Sedangkan memar akan tetap ada sampai hari ke-6 masih bisa terlihat (belum hilang), “ ungkap dr. Lili Hidayanti.

Lebih lanjut dr. Lili Hidayanti dalam kesaksiannya, menjelaskan bahwa  perbuatan terdakwa terhadap Kon Sie Lie, yang  mengalami memar pada hidung kurang lebih ukuran 1cm x 1cm,  pada kelopak mata kanan bagian atas terdapat memar kurang lebih ukuran 2cm x 1cm, pada kelopak mata kanan bagian bawah pada sudut mata kanan sisi luar dan terdapat luka lecet kurang lebih ukuran 0,5cm x 1cm. Maka dari hasil visum yang saya berikan, kemudian saya cantumkan hasil visumnya sesuai dengan Visum Et Refertum dari RS Sumber Waras, Nomor : A/123/VS/VI/2018/RSSW tertanggal 07 Juni 2018, “ tutur dr. Lili Hidayanti kepada Majelis Hakim.

Sementara dalam kesaksian selanjutnya, Saksi Ahli Hukum Pidana Syaiful Bakhri mengatakan unsur-unsur dari Pasal 351 KUHPidana adalah penganiayaan biasa yakni adanya rasa sakit, adanya perbuatan / kesalahan (niat) dan adanya akibat dari perbuatan. Perlu diketahui juga bahwa dalam hukum pidana mengenal 4 (empat) Doktrin Pidana yaitu Kesalahan, Pertanggung jawaban, Hukuman dan Korban.

Untuk menerapkan Pasal 406 KUHPidana (pengrusakan : menyangkut harta benda), Syaiful Bakhri menerangkan bahwa perbuatan terdakwa Sanny Suharli yang merusak HPnya milik Hartawan Halim alias Akuang anak dari Kon Siw Lie, pasal ini bisa diterapkan asalkan kontruksinya jelas.

“Selama kontruksinya jelas, dan bukti HPnya rusak sudah memenuhi unsur. Soal benar atau tidaknya itu tergantung dari penilaian hakim, “ tukas Syaiful Bakhri.

“ Menanggapi pertanyaan salah satu hakim anggota, Syaiful Bakhri menyampaikan beberapa teori-teori mengenai kesengajaan adalah : ada niat, permulaan perbuatan, delik dan korban,” imbuh Syaiful.

Selanjutnya menjawab pertanyaan dari JPU, Saeful Bahru menyampaikan, “beberapa hal yang menyangkut visum, diantaranya :  Visum diadakan untuk mendukung pembuktian, yang melakukan visum adalah dokter forensic yang paham dan niat, kesengajaan, kehendak dalam hal yang berbeda, “ ucap Syaiful.

JPU Tolak Saksi Fakta Terdakwa

Ketua Majelis Hakim Soehartono, setelah usai mendengarkan kesaksian dari Saksi Ahli Hukum  Pidana Prof Dr. Syaiful Bakhri,SH., MH.,  kemudian memanggil saksi fakta Suprapto yang tak lain adalah mantan karyawan terdakwa Sanny Suharli. Namun kehadiran dari saksi fakta Suprapto sempat ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Meski saksi Suprapto sempat ditolak JPU, tetapi Majelis Hakim masih terus melanjutkan kesaksian dari saksi Suprapto. Dalam  kesaksian tersebut, Suprapto menyampaikan peristiwa terjadinya penganiayaan itu sekitar pukul 15.00 WIB.  Saksi disuruh Sanny untuk memanggil Yanto (satpam komplek) untuk menegur yang punya mobil tersebut  (Akuang). Kemudian saksi datang ke rumah Akuang bersama satpam komplek, tetapi yang menerima mereka adalah pembantu di rumah Akuang. Saksipun mengetahui ada perdebatan (percekcokan) antara Akuang dan Sanny.

Suprapto sendiri mengakui, bahwa saksi melihat Sanny memukul HP milik  Akuang, tetapi tidak kena. Tetapi ayunan tangan Sanny mengenai korban Kon Siw Lie (Ibu Kandung dari Akuang).  Selanjutnya Sanny mengulang kembali  ayunan tangannya yang kedua kali, barulah kena HP milik Akuang dan terjatuh ke aspal terbelah dua, “ ucap Suprapto.

Saat Majelis Hakim menanyakan kepada saksi Suprapto tentang HP milik Akuang yang dipukul oleh terdakwa Sanny, apa saudara saksi melihatnya, “ saya melihatnya bahwa HP milik Akuang jatuh kejalan (aspal), “ ungkap saksi kepada Majelis Hakim.

Begitu juga saksi Suprapto menjawab pertanyaan dari Hakim Anggota, “ bahwa saksi melihat pukulan Sanny terkena sedikit jarinya saja dan mata Kon Siw Lie tidak merah, imbuhnya.

Saat terdakwa Sanny Suharli duduk di depan Majelis Hakim, Sanny mengakui tidak bersalah   dalam persidangan ini.  “ Saya tidak merasa memukul Kon Siw Lie (korban), jadi saya tidak bersalah, “ ucap Sanny terkesan dahului putusan Majelis Hakim.

Kemudian dalam kesaksiannya itu,  terdakwa Sanny  beberapa kali ditegur Majelis Hakim meminta agar terdakwa Sanny tidak menjawab bertele-tele. Beberapa kali pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepada terdakwa Sanny, kembali dijawab terdakwa Sanny berbelit-belit,  sehingga  mengundang reaksi kesal dari Majelis Hakim.

“Saudara tidak usah menjelaskan kemana-mana. Cukup saudara jawab intinya saja, “ tukas Majelis Hakim.

Menurut Sanny sendiri, bahwa dirinya sudah pernah mengajukan perdamaian. Bahkan menurut Sanny sendiri, bahwa dirinya sempat dijanjikan oleh Polsek Tanjung Duren untuk mediasi dengan korban Kon Siw Lie. Tetapi sampai persidangan hari ini belum  ada mediasi.

Saat konfirmasi kepada Kon Siw Lie (keluarga korban), mereka menyatakan  bahwa terdakwa sudah menginjak-injak harkat dan martabat keluarga kami, “ ucap keluarga korban.

“ Soal permintaan damai dari terdakwa, kami keluarga korban menilai bahwa terdakwa selama ini  belum tulus dan masih penuh kepalsuan dengan niat damainya. Hal tersebut bisa dibuktikan dipersidangan, bahwa terdakwa sama sekali tidak menyesal dan tidak merasa bersalah atas perbuatannya, “ imbuhnya.

HMD  –  www.faktareview.com

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas
Rindu NU Tempo Doeloe

(Naskah lama namun tetap relevan) “Jangan kotori NU kami dengan intrik-intrik politik, serta arogansi perebutan…

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung