Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

Kami Hanya Minta Keadilan Buat Kon Siw Lie

Jakarta Barat – Sidang lanjutan perkara penganiayaan dan perusakkan yang dilakukan oleh terdakwa Sanny Suharli (69)  kepada wanita tua Kon Siw Lie (66) di Komplek Perumahan Taman Daan Mogot, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Senin, (22/04/2019) sekira pukul 14.00 WIB.

Sidang yang dipimpin  Ketua Majelis Hakim Soehartono, SH.,M.Hum dan anggotanya Dwiyanto, SH., M.Hum dan Heri Soemanto, SH. dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diwakili oleh Rumata Rosininta Sianya, SH, sedangkan terdakwa didampingi tiga kuasa hukumnya.

Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi korban, yang dalam sidang sebelumnya belum mendapatkan giliran untuk bersaksi di depan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan tim Pengacara  Sanny Suharli (terdakwa)  adalah saksi Paul dan saksi Priyanto.

Seperti sidang-sidang sebelumnya, ruangan sidang penuh diisi baik dari keluarga korban (Kon Siw Lie, Helen dll) maupun keluarga dari terdakwa, bahkan ada beberapa media cetak maupun online ikut memantau dan meliput jalannya sidang ini.

Saat tim kuasa hukum dari terdakwa Sanny Suharli menanyakan kepada saksi Priyanto, apakah saksi Priyanto mengetahui bahwa saudara Sanny Suharli sering membuat masalah di lingkungan komplek perumahannya atau tidak, kemudian saksi Priyanto menjawab tidak.

Atas jawaban saksi Priyanto, yang sejatinya menjadi saksi dari korban Kon Siw Lie, “ Saya Kon Siw Lie dan keluarga yang ikut hadir dalam persidangan ini mendengarkan kesaksian dan keterangan saksi Priyanto merasa kecewa dengan keterangan yang di sampaikan saksi Priyanto kepada Majelis Hakim, “ ungkapnya.

Menurut korban Kon Siw Lie, bahwa saksi Priyanto adalah sebagai security komplek  tentunya mengetahui kalau terdakwa ini, pernah beberapa tahun yang lalu bermasalah dengan pengurus RT dan RW di lingkungan kompleknya, sampai diperiksa pihak kepolisian. Kata korban lagi, Ia tidak tahu alasan dari saksi Priyanto yang tidak berani mengungkapkan kebenaran di depan Majelis Hakim.  Korban menduga bahwa saksi Priyanto takut sama terdakwa, karena kerap terdakwa selalu di kawal kemana pun pergi oleh anak buahnya.

Lebih lanjut,  “Kon Siw Lie juga menyampaikan kepada www.faktareview.com  bahwa semua keterangan dan kesaksian yang disampaikan oleh saksi pertama Paul dihadapan Majelis Hakim adalah benar, “ pungkasnya.

Sekilas Tentang Wanita Tua Kon Siw Lie (66)

Kon Siw Lie tinggal di Komplek Perumahan Taman Daan Mogot VII/2 RT004/RW001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat,  Kon Siw Lie mulai tinggal di perumahan tersebut sejak 1982.

Kon Siw Lie lahir 26 Mei 1952 adalah sosok seorang ibu yang baik, penyayang, pemaaf, tidak suka ribut, dan lebih banyak mengalah dalam banyak hal. Kon Siw Lie dalam keluarganya, termasuk orang yang sangat perhatian dan penyayang sama keluarganya. Ia juga seorang ibu yang kuat, mandiri  dan   memiliki pribadi yang  tangguh, sehingga bahtera kehidupan bisa ia arungi atau lalui dengan baik, dalam susah maupun  senang. Karena semua kejadian yang terjadi, ia menghadapinya dengan bekerja keras, pasrah dan berdoa sama Tuhan YME.

Kon Siw Lie termasuk warga yang baik di lingkungan komplek perumahan tersebut, ia tidak suka bergosif atau menceritakan aib orang lain kepada tetangga sekitarnya. Semenjak tinggal di komplek perumahan tersebut, Kon Siw Lie tidak pernah sebelumnya ada masalah dengan tetangga sekitarnya. Ia juga selain memiliki jiwa sosial, ia tidak tahan kalau melihat ada orang lain kesusahan. Kon Siw Lie adalah sosok wanita yang tidak suka dengan keributan atau usil dengan tetangganya, ia lebih baik mengalah daripada harus ribut sama tetangga. Kon Siw Lie adalah wanita tua yang  perhatian terhadap tetangga komplek di lingkungannya.

Semenjak kasus pemukulan yang menimpa Kon Siw Lie yang dilakukan oleh terdakwa Shanny Suharli  tetangganya sendiri. Sebenarnya perkara ini tidak akan mengemuka ke publik bila Pak Shanny Suharli saat itu legowo memaafkan korban Kon Siw Lie. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, Kon Siw Lie yang sebelumnya tidak ada niatan sedikitpun untuk melaporkan terdakwa   ke polisi, akhirnya ia dengan berat hati melaporkan tetangganya itu  ke Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Karena itikad baik yang dilakukan oleh Kon Siw Lie dan menantunya yang bernama Helen, untuk meminta maaf dan berdamai dengan Sanny Suharli  tidak ditanggapinya dengan baik dan memuaskan.  “ Malahan,  Sanny Suherly menyodorkan tulisan yang bernada ancaman dan intimidasi kepada Kon Siw Lie, yang membuat mertua saya merasa ketakutan dengan ancaman  dan intimidasi itu, “ ujar Helen.

Maka kami sekeluarga bersepakat, pada hari ke 4 (empat) setelah kejadian pemukulan itu, Kon Siw Lie melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat, Kon Siw Lie pergi ke Rumah Sakit Sumber Waras untuk melakukan Visum sesuai arahan dari polisi.

Kasus ini sejatinya, kalau Sanny Suharli menerima permintaan maaf dan berdamai dan tidak memberi ancaman dan intimidasi kepada Kon Siw Lie (korban) dan keluarganya, sudah pasti perkara ini tidak akan panjang bahkan tidak akan sampai ke Pengadilan. Karena perkara ini sudah masuk pengadilan, biarlah proses hukum berjalan dengan baik sesuai koridornya dan Majelis Hakim beserta anggotanya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Ada kejanggal yang patut kita cermati  saat sidang pemeriksaan saksi Senin, (15/04/2019) yang lalu, ada salah satu hakim anggota sambil berdiri mengatakan “ sama-sama sebagai warga negara kita harus berdamai apalagi sesama tetangga”, ungkap hakim seakan-akan mengarahkan saksi korban (Kon Siw Lie) untuk berdamai dengan terdakwa.

“Ungkapkan hakim anggota yang mengarahkan Kon Siw Lie (korban) dalam persidangan untuk berdamai dengan terdakwa Sanny Suharli untuk saat ini agak terlambat, “ ungkap Helen kepada www.faktareview.com  beberapa saat setelah persidangan ditutup.

Menurut  Helen lagi, biarlah proses hukum berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya. Karena bagi kami perkara ini sudah menyangkut nama baik dan harga diri keluarga kami.  Seperti usulan dari salah satu hakim anggota saat sidang pemeriksaan saksi Senin, (15/04/2019) untuk berdamai  dengan terdakwa, bagi kami usulan dari hakim tersebut sah-sah aja walaupun agak janggal.  Toch… sebelumnya,  walaupun dalam perkara ini kami sebagai korban, tapi kami terus berusaha untuk berdamai dengan terdakwa, tetapi terdakwanya sendiri yang tidak mau. Maka jangan salahkan kami jika kami tetap terus melanjutkan persidangan ini sampai kami mendapatkan keadilan  yang seadil-adilnya dari para hakim yang menangani perkara  Kon Siw Lie ini

Keluarga korban berharap semoga persidangan selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang menangani perkara penganiayaan dan perusakkan yang dilakukan terdakwa Sanny Suharli (69)  kepada wanita tua Kon Siw Lie (66),  dalam putusannya nanti selalu mengedepankan hati nurani, moral serta dapat menjungjung tinggi nilai-nilai keadilan,  karena menurut kami hakim sebagai wakil Tuhan di dunia.

Kami keluarga Kon Siw Lie sebagai korban dalam perkara ini meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim, “ Kami Hanya Minta Keadilan Buat Kon Siw Lie, “ ujar salah satu keluarga korban penuh harap.

HMD – www.faktareview.com

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung