Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

Kerjakan Yang Bisa Dikerjakan Saat Ini, Jangan Tunggu Besok

Saat seseorang telah mencapai sesuatu yang berharga dalam kariernya (kesuksesan), banyak  pula masyarakat yang memberikan  penilaian  bahwa kesuksesan yang diraihnya,   dikarenakan adanya bakat di dalam dirinya.

Bahkan mereka berpikir bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang diraihnya,  berasal dari kemampuan yang dibawa dari lahir dan membuat orang tersebut sukses.

Tapi faktanya adalah kerja keras, disiplin, komitmen dan sikap pantang menyerah bisa mengalahkan bakat. Ada banyak sekali orang sukses dan hebat yang mengandalkan kerja keras, disiplin, dan komitmen untuk meraih apa yang mereka dapatkan saat ini.

Risma Situmorang adalah contoh sosok wanita sukses kelahiran Sidikalang, 02 Juli 1968  (52 tahun lalu). Orang tua Risma saat itu berharap anaknya bisa menjadi seorang PNS. Awalnya Risma tertarik menjadi seorang Hakim, dan  ketika lulus dari fakultas hukum tahun 1992, Risma mencoba mengikuti seleksi Cakim (Calon Hakim) dan ternyata Risma gagal di tingkat akhir. Kemudian Risma mencoba bekerja di SAMALO GROUP sebagai Manager Personalia, tapi tidak bisa bertahan lama, karena  masih belum sesuai dengan jiwa dan keinginan hatinya, yaitu ingin jadi Penegak Hukum (Pengacara).

Saat Risma mengikuti Pendidikan Asisten Advokat (Peradin DKI Jakarta), Risma bertemu dengan salah satu pengajar  yaitu O C Kaligis, dan menawarkan Risma menjadi asisten pengacara di kantornya. Semenjak itu Risma bergabung dengan Kantor Hukum O.C. KALIGIS & ASSOCIATES dari  Mei 1995 sampai 2002.

Setelah 7 (tujuh) tahun bergambung di Kantor Hukum O.C. KALIGIS & ASSOCIATES, Risma kemudian memutuskan untuk mundur dan bersama rekannya mendirikan Kantor Hukum RISMA SITUMORANG, HERIBERTUS,  & PARTNERS. Baru di tahun 2011 kantor hukumnya berubah nama menjadi RISMA SITUMORANG & PARTNERS (‘RM&P’).

Untuk mengenal lebih dekat dengan sosok wanita pekerja keras, disiplin, komitmen dan sukses dalam pekerjaannya. Berikut petikan wawancara Pemimpin Redaksi FAKTAREVIEW.COM  Hendarman MD dengan Kandidat Doktor  Hukum Dra. Risma Situmorang, SH., MH  sebagai berikut :

Bagaimana Anda menjalankan karier hingga seperti sekarang ini…?

Saya menjalankan karier hingga bisa seperti sekarang ini dengan semangat tinggi, kerja keras, disiplin, dan komitmen, serta tidak pernah menjanjikan pasti menang kepada client. Tetapi setiap dapat kasus dari klien,  saya selalu bedah dan analisa dulu kasus tersebut  sebelum memutuskan untuk terima dan menanganinya.

Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan, selalu bangun pagi, dan yang paling penting saya selalu berdoa kepada Tuhan YME, karena berkat kemurahan Tuhanlah saya bisa seperti sekarang ini. Saya selalu mengup-date setiap perkembangan ilmu hukum yang terus berkembang.

Mengapa Anda tertarik bergelut di dunia hukum…? Apa menariknya….?

Menjadi Penegak Hukum sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil. Awalnya saya tertarik menjadi seorang Hakim, dan  ketika saya lulus dari fakultas hukum tahun 1992, saya  mengikuti seleksi Cakim (Calon Hakim) dan ternyata saya tidak lulus di tingkat akhir.

Pada tahun 1995 saya mengikuti Pendidikan asisten Advokat (Peradin DKI Jakarta Ketua Bapak Yan Apul, S.H.) saat mengikuti kursus mata pelajaran “NEGOSIASI” saya bertemu dengan salah satu pengajar  yaitu Bapak O C Kaligis, dan menawarkan menjadi asisten di kantor  Bapak O C Kaligis, dan sejak saat itu saya memulai karir sebagai asisten pengacara praktik.

Adakah hal yang paling berkesan sepanjang perjalanan karier Anda, dalam menangani suatu kasus, misalnya kasus X …..?

Pada prinsipnya setiap kasus sangat menarik dan pasti mempunyai tingkat kesulitan, tantangan dan perjuangan  yang berbeda-beda juga. Misalnya saat menangani kasus PT Timor Putra Nasional, Kasus Mahasiswa FK UI Menggugat SK Dekan dan SK Rektor UI Prof. Tadjudin saat itu, dan akhir-akhir ini berbagai Kasus MALPRAKTEK DOKTER di berbagai Rumah Sakit.

Namun kasus yang saya tidak bisa lupa adalah ketika saya membela Rumah Sakit OMNI dan para dokter-dokter disana yang terkenal dengan Kasus Koin Prita. Dan kasus tersebut menjadi perhatian nasional,  dan untuk pertama kalinya sebagai penerapan UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 27 Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Elektronik. Menurut saya kasus ini terlalu dibesar-besarkan oleh media, padahal korban perempuan maupun laki-laki sama dihadapan hukum (equal before the law).

Apakah profesi di bidang hukum memang cita-cita Anda sejak kecil..? Ataukah tuntutan orang tua….?

Profesi penegak hukum adalah cita-cita saya sejak kecil, namun orang tua berharap bisa menjadi seorang PNS.

Bagaimana pandangan Anda tentang penegakkan hukum di Indonesia saat ini?

Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum maksimal, karena masih sering berubah-ubah. Dan juga masih sering terjadi faktor tekanan politik ataupun faktor sosial yang menyebabkan penegakan hukum itu menjadi tidak pasti.

Sumbangsih pimikiran apa yang Anda bisa berikan untuk penegakkan dan reformasi hukum di Indonesia….?

Penegakan Hukum di Indonesia harus kembali kepada cita-cita Negara Hukum (Recstaat) sehingga Kepastian Hukum tetap menjadi tujuan dari penegakkan hukum.

Selain sebagai Pengacara, apakah Anda memiliki profesi lain…?Kalau ada bagaimana Anda mengatur waktunya?

Selain Pengacara, saya juga seorang Kurator dan saya juga hobby untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain yaitu membuka usaha kecil-kecilan di bidang karaoke keluarga. Saya juga usaha dibidang  perkebunan jeruk di kampung halaman saya di Kabupaten Dairi- Sumatera Utara (Sumut).

Kuncinya, kita bisa menjalankan lebih dari satu profesi adalah dengan disiplin kerja dan jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita disiplin kerja dan tidak menunda-nunda pekerjaan, maka pekerjaan itu akan berjalan lancar. Jadi saya benar-benar mempergunakan waktu bekerja itu se-efisien mungkin. Karena kalau kita punya disiplin waktu, maka kita juga bisa bagi-bagi waktu untuk menjalankan pekerjaan atau  profesi lain dengan baik.

Dari semua profesi tersebut, yang mana yg lebih menantang Anda?

Yang lebih menantang adalah Pengacara, karena setiap kasus yang kita hadapi tingkat kesulitannya berbeda dan penerapan hukumnya juga berbeda-beda, tergantung pada setiap kasusnya.

Bagaimana menurut Anda kinerja penegak hukum di Indonesia saat ini,  seperti  Polisi, Kejaksaan? 

Terkait kinerja penegak hukum yang lain, saya tidak dapat memberikan pendapat karena tidak melakukan penelitian atau penelusuran terhadap penegak hukum yang lainnya.

Sebagai Praktisi Hukum menurut pandangan Anda saat kondisi seperti apa Persiden  bisa  mengeluarkan PERPU?Jika Ya /Tidak apa alasannya?

Secara teori hukum, dalam kondisi genting/mendesak, Presiden dapat mengeluarkan PERPU. Apabila ada suatu masalah hukum yang terjadi, tentu harus diselesaikan berdasarkan ketentuan/undang-undang, namun pada saat masalah hukum tersebut, belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Presiden harus mengeluarkan PERPU yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, dan tidak boleh ada kekosongan hukum, karena negara kita ini Negara Hukum. Jadi setiap masalah harus diselesaikan berdasarkan hukum.

Menurut Anda apakah di pemerintahan Jokowi saat ini hukum sudah sesuai dengan harapan?

Pemerintahan Jokowi saat ini menurut saya pelaksanaan hukumnya lebih tertib. Sejauh ini tidak ada penyelewengan kekuasaan dari pemerintahan pak Jokowi, atau tindakan yang lari dari jalur hukum.

Adakah masukan atau kritikan terhadap  pemerintahan Jokowi  untuk periode ke 2 (dua) ?

Untuk pemerintahan Jokowi menurut saya sudah bagus ya. Masukan untuk pemerintahan Jokowi periode kedua ini ya lebih ditingkatkan lagi kinerja di bidang Ekonomi supaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat lagi, dan menjamin Kepastian Hukum dalam berinvestasi serta mempermudah pengurusan ijin-ijin usaha.

Sebagai anggota organisasi PERADI,  adakah masukan Anda terhadap organisasi tersebut?

Sebagai anggota organisasi PERADI, seperti yang kita tahu selama ini bahwa PERADI terpecah menjadi tiga, yang dipimpin oleh tiga pemimpin (walaupun saat ini ketiga pimpinan PERADI tersebut sudah menyatakan kembali bersatu). Masukan saya terhadap organisasi PERADI adalah supaya kedepan PERADI menjadi Single Bar. Karena apabila organisasi advokat terlalu banyak, maka akan semakin sulit dilakukan pengawasan.

Apa obsesi yang belum Anda raih?

Saya menjalani hidup seperti air mengalir, bersyukur atas apa yang saya yang telah saya raih, jadi tidak ada obsesi untuk meraih suatu hal, Yang pasti bekerja keras, bersyukur  dan berdoa.

Adakah Tokoh Idola dalam dunia hukum yang menjadi inspirasi buat Anda?

Soekarno Presiden Pertama RI

Apa filosopi hidup Anda dalam menjalani kehidupan ini?

Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan saat ini, jangan tunggu sampai besok. Dan Selalu mengucap syukur kepada Tuhan.

Bagaimana hubungan Anda dengan suami dan anak-anak?

Hubungan saya dengan suami, Horman Siregar, S.H., dan ketiga anak  kami (Angel Risha sudah lulus S1 dari FH UI, Martin Haris Siregar Kuliah di FH Atmajaya Jakarta, dan Ruth Marisha Siregar Masih Junior College Two),  Puji Tuhan sangat baik.

Suami dan anak-anak saya sangat mendukung pekerja saya sebagai Wanita Carier dan mendukung Profesi saya. Saya dan suami kebetulan menjalankan profesi yang sama sebagai Pengacara dan Kurator saat ini. Jadi kami saling mendukung satu sama lain. Begitu juga  dengan anak-anak saya  sangat mendukung profesi orang tuanya.

Apa hobby dan makanan favorit Anda?

Hobby saya traveling. Makanan favorit saya Indonesian food.

Terakhir, Apa kegiatan Anda di waktu luang ?

Kegiatan saya di waktu luang adalah kegiatan pelayanan rohani, organisasi dan menghabiskan waktu dengan keluarga. (HMD – FR)

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung