FAKTAREVIEW – Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, “Sebagaimana yang tertuang dalam SKB Empat Menteri, semua satuan pendidikan yang guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi saya himbau untuk segera memenuhi daftar periksa dan menawarkan opsi PTM terbatas. Perlu ditekankan bahwa tidak boleh ada orang tua murid yang dipaksa. Orang tua berhak memilih apakah anaknya ikut PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). SKB ini sudah berlaku. Tidak perlu menunggu tahun ajaran baru untuk melakukan PTM terbatas,” terangnya dalam Dialog Produktif bertema “Rindu Pembelajaran Tatap Muka” yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Kamis (1/4).
Menurut keterangan Nadiem Makarim, sekitar 20-22 persen sekolah-sekolah di Indonesia saat ini sudah mulai melakukan PTM terbatas, dan sudah hampir 85% sekolah-sekolah di negara-negara di kawasan Asia Pasifik sudah kembali melaksanakan PTM secara penuh.
“Saya mengajak kita semua untuk segera memasuki babak baru setelah satu tahun berjuang bersama melewati masa pembelajaran yang sulit karena pandemi. Kenyataannya adalah kita harus hidup dengan pandemi COVID-19. Satu-satunya opsi, kita harus melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat agar Indonesia tidak kehilangan satu generasi,” tegas Nadiem Makarim.
Dari sisi kesiapan sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi kesiapan PTM secara menyeluruh. Pertama akselerasi vaksin yang diprioritaskan kepada guru dan tenaga kependidikan, “Presiden sudah berkomitmen agar semua guru, dosen, dan tenaga kependidikan kita selesai divaksinasi akhir Juni hingga Juli tahun ini,” terang Nadiem Makarim.
Pernyataan Nadiem Makarim diperkuat juga oleh Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, “Apa yang disampaikan Menteri Nadiem benar sekali, bukan berarti sekolah harus menunggu bulan Juli, tapi ketika guru sudah divaksinasi maka sekolahnya sudah mulai bisa PTM terbatas,” terangnya.
Menurut data terakhir Kementerian Kesehatan yang dihimpun Rabu (31/3), sudah 550 ribu guru dan tenaga pendidik yang telah divaksinasi. “Harapannya sampai akhir Juni semua guru dan dosen di seluruh Indonesia sudah divaksinasi semua, jumlahnya sekitar 5,5 juta, termasuk yang di bawah binaan Kementerian Agama. Sehingga semua sekolah bisa memulai PTM terbatas,” terang Nadiem Makarim.
Lebih lanjut Dede juga menceritakan hasil kunjungan kerjanya di daerah Bogor, “Baru saja kami bertemu dengan para guru, kepala sekolah dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dari data yang dipaparkan Pemkab Bogor, 85% orang tua menginginkan PTM. Sebenarnya ini sudah dilakukan beberapa sekolah di kabupaten Bogor di awal Maret ini, dan sudah diverifikasi ada 170 yang siap menjalankan PTM Terbatas,” terangnya
Aswin Anwar, Guru Olahraga di SD Inpres Kelasman, Sorong, juga menceritakan bahwa sekolahnya sudah mulai melaksanakan PTM terbatas, “Semenjak 17 Maret 2021 kami sudah mulai membuka sekolah, berdasarkan edaran Walikota Sorong. Proses pembelajarannya kami buat dalam dua shift, pagi dan siang, dan dalam satu kelas jumlah maksimalnya ada 16 siswa sehingga satu kelas yang biasa berjumlah 40 terbagi dalam 3 kelompok yang masuk bergiliran,” terangnya.
Pelaksanaan PJJ di kala pandemi COVID-19 memang banyak menemui kendala, Sri Handyani, Kepala SD Negeri 2 Cebongan, Salatiga, menceritakan kendala saat melaksanakan PJJ selama ini.
“Di awal-awal COVID-19 kepemilikan hape murid-murid kami di bawah 50%, belum lagi sinyal internet sedikit tersendat. Kami juga menerima keluhan orang tua yang kesulitan mengajari anak-anaknya. Apalagi orang tua murid juga harus bekerja sehingga pembimbingan terhadap siswa kami terbatas sekali dari orang tua. Saya berharap vaksinasi cepat dilaksanakan kemudian PTM terbatas juga sudah dirindukan oleh siswa dan guru” terang Sri Handayani.
Menanggapi hal ini Dede yusuf mengatakan, “Pada prinsipnya kami mendukung upaya pemerintah untuk mengembalikan suasana belajar mengajar secara tatap muka, dalam arti mengembalikan semangat untuk kembali sekolah,” terangnya.
“Kita harus bergerak cepat, berani, tapi hati-hati juga dalam mengambil tindakan. Kami yakin dengan kedisplinan yang kuat kita pasti bisa melaksanakan PTM terbatas dengan aman,” tutup Nadiem Makarim.
***
Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
[KPCPEN/RDKS/YOY]
Sumber:covid19.go.id