Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

‘Partai Digital’ Sebuah Keniscayaan

‘Partai Digital’ Sebuah Keniscayaan

Oleh: Yohanes Ngamal – Dosen dan Staff Ahli

 

Semenjak dekade 2010-an hingga sekarang, teknologi digital berupa teknologi seluler,  IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), analitik data melalui Big Data, dan AR (Augmented Reality) berkembang sangat pesat.

Kemajuan teknologi digital yang berjalan beriringan dengan media sosial: Facebook, Amazon, Apple, Netflix Google  dan lain sebagainya telah mentransformasi berbagai bidang kehidupan manusian, tak terkecuali bidang politik.

Akibatnyan, banyak partai sosial-demokratis dan konservatif tradisional, seperti SPD dan CDU di Jerman, Partai Sosialis di Perancis, Partito Democratico Italia, dan PASOK, partai sosial-demokrat Yunani mencoba bertahan. Mereka kemudian memanfaatkan kecanggihan teknologi digital dalam setiap aktivitas kepeartaian untuk mencegah ‘kebangkrutan.’

Ketika partai-partai tradisional di dunia berjuang untuk bertahan hidup, muncul sebuah tren baru partai politik yang lahir atau berubah bentuk dan bertumbuh bersama teknologi digital.

Paolo Gerbaudo, pakar ‘digitalisasi partai’ dari King’s College London,  lewat bukunya,  The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy (2018) menyebutkan bahwa fenomena baru tersebut sebagai “partai digital”, atau partai “populis digital”.

Pasalnya, di situ partai menjadikan teknologi digital seperti  ‘jantung’nya sendiri. Artinya, melalui teknologi digital,  partai itu lahir, berubah, bertumbuh dan beroperasi, termasuk menjalankan fungsi komunikasi internal dan eksternal sekaligus secara efisien dan efektif.

Sejak awal dekade kedua abad ini, ‘partai digital’  tampak dalam formasi seperti Pirate Parties. Pirate Partes lahir 1 Januari 2006 Swedia, kemudian bermarkas di Brusel, Begia, dan sekarang menyebar ke 36 negara di Europa, Amerika, Asia, Afrika and Australasia.

Lalu, pada 2009 muncul partai internet eklektik seperti Movimento 5 Stelle di Italia,  dan gerakan populis kiri baru seperti Podemos di Spanyol dan France Insoumise di Prancis, Corbyn’s Labour Party di Inggris Raya. Kemudian ada El Partido de la Red  di Argentina (April 2012), dan E-Party di Turki (2014) dan masih banyak lagi.

Ciri-ciri ‘Partai Digital’

Paolo Gerbaudo, menggambarkan ‘partai digital’ memiliki ciri-ciri  sebagai berikut.

Pertama,  membangun platformnya sendiri, yang disebut ‘platform partisipatif’ atau ‘portal partisipasi’. Platform ini membawa implikasi penting bagi cara partai politik menyusun struktur organisasi, beroperasi dan berkomunikasi secara internal dan eksternal.

Melalui plattfom tersebut para pengguna terdaftar dapat berinteraksi secara fleksibel dan intens dengan sesama anggota dan simpatisan partai. Mereka leluasa berpartisipasi dalam diskusi tentang isu-isu terkini, menghadiri acara pelatihan online, dan menyumbangkan ide atau pun uang untuk kemajuan partai.

Platform ini juga mengambil alih peran “elemen perantara” partai, yang digambarkan oleh filsuf dan teoritik politik Italia, Antonio Gramsci (1891-1937) sebagai “elemen ketiga” yaitu pemimpin dan anggota partai yang biasanya dilakukan oleh birokrasi partai dan oleh kadernya yang paling militan.

Pada sisi lain platform tersebut membuat kader partai terus bertransformasi supaya tak mengikuti jalan yang sama seperti toko buku yang terpaksa ditutup oleh Amazon, dan perusahaan taksi yang dihancurkan oleh GoCar ataupun GrabCar.

Kedua, keanggotan gratis. Partai digital beroperasi dengan model pendaftaran gratis yang sangat mirip dengan pendaftaran gratis akun media sosial.

Misalnya, dalam kasus France Insoumise di Perancis, warga cukup menulis alamat email dan kode pos, dan menekan tombol ‘je soutien’ (saya mendukung) untuk menjadi anggota.

Konsekuensinya, jika di partai tradisional anggota diharapkan membayar iuran berkala, maka di partai digital, tidak ada iuran anggota. Artinya partai harus mengandalkan sumber pendanaan lain, termasuk sumbangan sukarela dari anggota.

Ketiga, massa baru yang bertumbuh pesat. Model keanggotaan gratis yang diadopsi oleh partai-partai digital membuat partai digital bisa memiliki ledakan besar massa anggota.

Keempat, melalui teknologi baru, partai digital bisa  merevolusi gaya dan strategi kampanye pemilu, sehingga lebih berpeluang untuk meraih kemenangan.

Demokrasi Digital

Konsekuensi penting yang muncul dari kehadiran partai digital adalah demokrasi digital. Karena melalui partai digital,  anggota partai dapat ikut menentukan kebijakan partai dan memilih kandidat dan pengurus partai dengan cara yang kontingen dan tidak dapat diprediksi.

Melalui platform digital, partai digital dapat menghimpun dana kampanye, dan memobilisasi massa dengan cara yang tak bisa diprediksi partai kompetitor. Bahkan, partai digital membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu secara digital.

Akankah demokrasi digital menghasilkan proses dan keluaran yang lebih baik? Hanya waktu yang akan memberitahu. Sebab, selama literasi digital dan perangkat hukum partai digital hadir secara memadai, maka demokrasi digital sulit terwujud.

Sebab, tanpa kedua prsyarat itu, kampanye pemilu di era digital akan selalu diwarnai  oleh disinformasi, ujaran kebencian, propaganda, dan gangguan privasi.

Secara historis hal itu terbukti pada pemilu di Amerika Serikat dan di banyak negara lain. Di sana pemilu sarat dengan praktik penipuan, korupsi, dan propaganda negatif.

Makanya, Paolo Gerbaudo menyebut salah satu risiko dari demokrasi digital adalah lahirnya hyperleader. Hyperleader adalah sosok plebisitary-charismatic yaitu semacam sosok pemimpin bergaya selebritas yang gemar memperalat media sosial untuk menyebarluaskan pidato instannya terkait isu-isu yang muncul dari kerumunan massa.

Dan, salah satu sosok hyperleader yang nyata, kata Gerbaudo,  adalah Donald Trump.

Perlu Perangkat Hukum yang Memadai

Keberadaan partai dan demokrasi digital tak semata mengandalkan teknologi digital, tetapi juga dukungan perangkat hukum yang memadai.

Pada 2014, Turki misalnya, mendirikan sebuah partai politik digital bernama E-Party.

Tidak seperti partai politik lain di Eropa, E-Party Turky memiliki Majelis Elektronik di antara badan pusatnya.

Selain itu, ada E-Komisi Provinsi dan Kabupaten yang juga terlibat dalam organisasi provinsi partai.

Namun, ternyata perangkat hukum Turki  tidak siap untuk menata berbagai konsekuensi hukum dari pengoperasian partai digital berikut demokrasi digital yang diusungnya.

Apalagi, Turki memiliki undang-undang partai politik dan pemilu yang sangat rinci, kaku dan ketat. Akibatnya, keberadaan E-Party  berakhir pada tahun 2016.

Selain Turki, ternyata sejumlah negara di Eropa, di Asia Tengah (Tinisia) dan Amerika Latin (Venezualea, Argentina)  belum memiliki undang-undang yang secara resmi mengakui partai digital.

Jadi, perubahan konsep hukum dan penyediaan perangkat hukum yang memadai menjadi poin utama untuk mewujudkan digitalisasi partai politik (partai digital).

Digitalisasi Partai Digital di Indonesia

Apakah Partai di Indonesia  sudah melek digital? Jawabannya: ‘Ya, sudah’. Sebab, sejauh ini  Partai telah bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi  digital di banyak lini.

Dalam konteks Pemilu misalnya, seluruh aktivitas mulai dari pendaftaran partai, verifikasi hingga pendaftaran Caleg juga dilakukan berbasis digital.

Prinsipnya, partai di Indonesia telah bertransformasi menjadi partai digital meskipun sebatas penggunaan aplikasi digital untuk mempermudah, mempercepat serta menambah efisiensi.  Dengan demikian digitalisasi terbukti telah memberikan manfaat yang cukup efektif dalam mengoptimalkan banyak hal sehingga Partai  tidak membutuhkan banyak waktu serta usaha untuk mencapai target dari setiap aktivitas kepartaian.

Jadi, mengacu ke proses transofmasi digital yang sudah dijalankan, Partai politik di Indonesia telah  dapat disebut sebagai sebuah ‘partai digital.’

Namun, mengacu ke pendapat Paolo Gerbaudo dan proses digitalitasasi partai yang terjadi di negara-negara lain, harus diakui bahwa  transformasi Partai politik di Indonesia  menjadi sebuah partai digital,  masih belum tuntas karena masih ada kendala.

Salah satu kendala utamanya adalah perangkat hukum. Sebagaimana terjadi di banyak negara,  undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu kita belum mengakui secara resmi keberadaan partai digital, dan belum mengatur secara jelas kegiatan operasinya.

Itu berarti, Partai di Indonesia masih perlu melakukan lobi politik yang intensif untuk memasukkan isu-isu tersebut ke dalam pembahasan revisi perangkat hukum partai politik dan pemilu Indonesia.

Kendala lainnya adalah literasi digital. Memang, pengguna internet Indonesia yang sangat besar. Menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air per Januari 2022,  atau  73,7 persen dari total penduduk pada  277,7 juta jiwa.

Namun, sebagiannya dari mereka belum memiliki literasi digital. Data Kominfo menyebutkan, indeks literasi digital Indonesia pada 2021 berada di level 3,49 dari nilai maksimum 5,00.

Itu berarti, Partai politik di Indonesia  harus juga berjuang keras membangun literasi digital, di kalangan warga yang menjadi basis politiknya.

Itulah dua pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan segera, supaya Partai benar-benar menjadi sebuah ‘partai digital’ sesuai dengan kriteria yang berlaku di negara-negara lain di dunia.***

 

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung