Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

Pemerintah Harus Serius Mengejar Pengembalian Uang dari Obligator BLBI

Penulis oleh: Jhon SE Panggabean, S.H., M.H.

 

Penyelesaian masalah sehubungan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah cukup lama, padahal obligator atau debitur yang memiliki kewajiban kepada Pemerintah sudah sejak lama seharusnya menyelesaikannya. Terlepas dari fakta lamanya penyelesaian masalah BLBI ini, setelah diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara  (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyidikan terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya, berselang tidak lama setelah itu, pada tanggal 6 April 2021  Pemerintah berdasarkan Keppres No.6 Tahun 2021 membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI (Satgas BLBI) untuk pemburuan atau menagih uang negara dari obligator yang nilainya mencapai Rp.110 Triliun, Satgas BLBI terdiri dari Pengarah ada 5 (lima) Menteri termasuk Jaksa Agung dan Kapolri. Pelaksana terdiri dari: Ketua Satgas: Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; Wakil Ketua Satgas: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung; Sekretaris: Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan lainnya.

Tidak dilibatkannya KPK di dalam Satgas BLBI  adalah tepat mengingat bahwa  tugas KPK adalah  melakukan penyelidikan , penyidikan dan melakukan penuntutan perkara pidana korupsi. Sehingga adalah tepat jika KPK tidak dimasukkan dalam tim Satgas BLBI ini apalagi KPK sendiri sudah menghentikan penyidikan atas perkara ini. Namun KPK sebagai lembaga penegak hukum haruslah men-support pelaksanaan tugas dari Satgas BLBI misalkan memberikan data-data untuk memudahkan dan mempercepat Satgas BLBI bekerja.

Secara hukum,  awalnya hubungan hukum dalam BLBI adalah hubungan hukum perdata dimana skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 adalah berdasarkan kesepakatan atau perjanjian. Namun dalam perjalanannya ternyata ada dugaan perbuatan pidana korupsi sehubungan dengan penyaluran BLBI dan penyelesaiannya  yang berkaitan dengan diterbitkannya surat keterangan lunas (SKL) BLBI, sehingga KPK menyidik bahkan memproses beberapa orang sampai di Pengadilan termasuk mantan ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syafruddin Tumenggung  dihukum 13 (tiga belas) tahun penjara dan di denda Rp.700.000.000,- dan pada tingkat Penggadilan Tinggi diperberat hukuman menjadi 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-.  Namun pada tingkat Mahkamah Agung, Syafruddin Temenggung divonis lepas dari segala tuntutan( onslag van recht vervolging) dimana  Mahkamah Agung menyatatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana melainkan masalah perdata.

Putusan Mahkamah Agung terhadap Syafruddin Temenggung tersebut berpengaruh kepada perkara-perkara lainnya yang sedang diproses KPK termasuk terhadap penyidikan Sjamsul Nursalim yang akhirnya KPK mengeluarkan SP3 terhadap Sjamsul Nursalim dan istri, dimana SP3 ini adalah merupakan SP3 perdana sejak Revisi UU KPK. Dikeluarkannya SP3 oleh KPK tersebut telah menimbulkan polemik, bahkan termasuk masyarakat anti korupsi (MAKI) yang mempertanyakan dikeluarkannya SP3 terhadap seorang tersangka yang sedang masuk daftar pencarian orang atau buron sehingga MAKI akan  mengajukan praperadilan. Namun terlepas dari hal tersebut, dengan adanya pembentukan Satgas BLBI adalah suatu yang sangat tepat dan memberi harapan baru untuk pengembalian uang negara. Karena sudah cukup lama proses penyelesaian BLBI ini dan Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang dibentuk pemerintah saat ini juga bukanlah yang pertama karena sebelumnya sudah ada beberapa lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan antara lain BPPN  dan PT Perusahaan Penjualan Asset (PPA) namun belum tuntas, maka seyogianya Satgas BLBI yang dibentuk saat ini untuk mengejar pengembalian uang negara diharapkan adalah merupakan satgas BLBI ini yang terakhir dan yang bekerja tepat, cepat serta akurat dalam mengejar pengembalian uang dari obligator antara lain menagih, membuat upaya hukum atau  mengajukan gugatan perdata serta mengajukan sita bahkan mengeksekusi harta-harta milik obligator berdasarkan putusan sehingga uang negara segera dikembalikan sehingga adanya kecurigaan masyarakat terhadap Satgas ini hanya untuk kepentingan politik akan menjadi sirna.

Sekalipun obligator-obligator banyak hengkang keluar negeri, namun semua obligator tersebut dapat digugat secara perdata di Pengadilan di Indonesia, dan seluruh aset-asetnya terutama yang telah dijadikan jaminan dapat segera disita. Apabila sudah ada putusan, maka seluruh aset dari obligator yang ada di negera manapun dapat disita dan  di eksekusi bahkan dalam proses pelaksanaan eksekusi apabila Obligator tidak membayar kewajibannya setelah adanya putusan pengadilan, maka dapat digunakan lembaga gejzeling (penyanderaan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Negara kita Republik Indonesia dapat berkembang perekonomiannya saat ini maupun kedepannya salah satu caranya adalah adanya upaya penegakan hukum yang secara tegas terutama dibidang korupsi. Terlepas daripada masalah BLBI ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, namun selama ini masih ada dugaan permainan dalam penegakan hukum karena selama ini sebenarnya ada atau tidaknya masalah pidana dalam perkara BLBI,  sejak awal Pemerintah baik yang lalu maupun yang sekarang dapat melakukan upaya penagihan atau proses hukum secara perdata, jadi tidaklah harus menunggu adanya penyelesaian secara pidana seperti sekarang. Sehingga tidak relevan alasan menyatakan masalah ini pidana atau perdata karena dua-duanya pada saat bersamaan dapat dilaksanakan secara simultan. Namun demikian keadaan saat ini masyarakat tidak perlu pesimis atau berburuk sangka tetapi sebagai warga masyarakat kita harus mengikuti perkembangannya serta mengkritisi apabila penangannya BLBI lambat atau tidak berjalan.

Dalam kasus BLBI ini, sekalipun bapak Prof Dr Mohammad Mahfud MD, S.H.,M.H.,S.U.,M.I.P selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang dalam beberapa wawancaranya  tentang BLBI pasca dikeluarkannya SP3 oleh KPK yang menyatakan bahwa kalau kemudian ada pidananya masih dapat di proses, pendapat ini adalah tidak tepat lagi, karena menurut teori hukum dan dalam praktek penyidikan perkara ini secara pidana untuk saat ini sudah daluwarsa, karena tempus delicti (waktu kejadian) perbuatan dilakukan pada tahun 1998, atau setidak-tidaknya sudah lewat 18 tahun dimana berdasarkan Kitab Undang –Undang Acara Pidana  (KUHAP) Pasal 78, terhadap perbuatan pidana dengan ancaman hukuman tertinggi yakni seumur hidup atau hukuman mati saja daluwarsa adalah setelah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan tempus delicti (waktu kejadian ) perkara ini sudah lebih dari 18 tahun (sudah 22 tahun), sedangkan khusus dugaan pidana yang berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diterbitkan tahun 2004 daluwarsanya tinggal 11 (sebelas) bulan lagi. Oleh karenanya kita tidak perlu lagi memikirkan perkara ini untuk di proses secara pidana karena akan sia-sia apalagi sudah ada SP3 yang dikeluarkan KPK. Namun yang perlu diingatkan kepada Satgas BLBI adalah bahwa secara hukum perdata masalah ini pun bisa daluwarsanya. Oleh karenanya Satgas BLBI harus segera melakukan upaya hukum perdata sebelum perkara ini daluwarsa, karena secara hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata menentukan bahwa penagihan Piutang daluwarsa setelah lewatnya waktu 30 tahun.  Uang Rp.110 Triliun yang merupakan uang negara yang jumlahnya sangat besar haruslah segera diburu oleh Satgas BLBI secara cepat sebelum daluwarsa dan uang tersebut segera dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini dalam keadaan susah.

*Penulis adalah Praktisi & Pengamat Hukum;

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung