Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

“PERADI Kembali Surati Mendagri Agar Advokat Dimasukkan Dalam Sektor Esensial”

Oleh: JHON SE PANGGABEAN,S.H.,M.H,

 Bangsa Indonesia telah bergelut lebih 1 (satu) tahun menghadapi penyebaran virus corona. Oleh karenanya seluruh masyarakat termasuk Advokat dan organisasi Advokat tentu menghargai dan mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah yakni sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kemudian karena melonjatnya peningkatan pendemi virus corona dan adanya varian baru, akhirnya Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat  (PPKM Darurat) khusus Jawa dan Bali demi mencegah penyebaran wabah Virus Corona. Dimana dalam menginplementasikan Instruksi Presiden tersebut  Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instuksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 Tentang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid -19 yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 juli 2021 dengan beberapa kali Revisi yang kemudian  kemudian diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021 sesuai dengan Instruksi Mendagri No.22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Dalam Instruksi Mendagri tidak disebutkan keberadaan Lembaga Peradilan apakah masuk sektor esensial atau kiritikal.

Namun berdasarkan juru bicara Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Bapak Jodi Mahardi yang dikutip  dalam berita hukum online tanggal 2 juli 2021 dimana pada saat dikonfirmasi menjelaskan “profesi advokat termasuk sektor non-esensial sehingga kegiatannya wajib 100% (persen) di rumah atau work from home”. Bapak Jodi Mahardi juga menjelaskan “lembaga pengadilan masuk sektor esensial pada sektor Pemerintahan karena lembaga pengadilan memberikan pelayanan public yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya”. Demikian juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 5 Juli 2021 No. 7 Tahun 2021 Tentang Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada wilayah Jawa & Bali, menyebutkan Pengadilan bekerja Work From Office (WFO) maksimal 25 % (dua puluh lima persen).

Karena Pengadilan adalah lembaga yang termasuk sektor esensial dalam arti tetap menjalankan tugas dikantor (WFO) 25 % (dua puluh lima persen) termasuk menjalankan persidangan dengan melaksanakan protokol kesehatan, namun profesi advokat (Praktisi Hukum) masuk sektor non-esensial, jelas ketentuan ini  tidak sinkron dengan fungsi dan tugas advokat sebagai penegak hukum yang termasuk dalam Catur Wangsa penegak hukum termasuk didalamnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat serta bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat yang dalam penjelasannya  menyatakan : “ advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”. Demikian juga dalam pelayanan administrasi maupun persidangan baik dalam perkara pidana maupun perdata advokat selalu hadir bahkan dalam perkara pidana terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum (advokat), sedangkan dalam perkara perdata baik Penggugat maupun Tergugat diwakili oleh advokat. Karena Pengadilan masuk kategori esensial, maka Hakim dapat menjalankan tugasnya untuk bersidang dan membuat jadwal persidangan atau memanggil para pihak atau kuasa hukum ( Advokat) untuk bersidang, padahal advokat masuk sektor non-esensial yang  secara aturan bekerja didalam rumah (WFH) tidak termasuk di Pengadilan. Hal ini jelas merupakan suatu keadaan aturan yang kontradiktif dan dilema terutama bagi Advokat karena dihadapkan kepada aturan yang tidak sinkron, dimana apabila Advokat hendak menaati aturan Advokat tidak menghadiri jadwal persidangan, maka persidangan tidak akan berlangsung karena tanpa dihadiri advokat. Namun resikonya terutama dalam perkara Perdata akan berpotensi merugikan kepentingan advokat atau kliennya karena dianggap advokat tidak menghargai panggilan sidang dan atau tidak mempergunakan kesempatan atau haknya melakukan pembelaan. Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi karena seogianya pembuat aturan dalam hal ini Mendagri sejak awal seharusnya sudah memahami tugas dan fungsi advokat dalam penegakan hukum. Karena hal tersebut merupakan fakta yang dialami Advokat selama masa PPKM Darurat ini, jelas menimbulkan kendala bagi advokat dalam rangka menjalankan tugasnya. Apabila aturan ini tidak di revisi jelas  menghambat kinerja Advokat dan  merugikan Advokat karena apabila Advokat tetap menghadiri persidangan di Pengadilan atau mendampingi klien di Kepolisian atau di Kejaksaan sekalipun bisa lolos dari penyekatan atau sampai ke Pengadilan dengan cara mencari jalan alternatif yang tidak ada penyekatan, dalam nalurinya Advokat akan  berkata saya penegak hukum tapi demi tugas profesi terpaksa melanggar  hukum. Hal ini juga dialami penulis baru baru ini dibeberapa kali persidangan bahkan diluar Jakarta.

Bukan hanya kali ini saja yang menjadi pembahasan aturan menyangkut Advokat, karena sebelumnya juga pada saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemda DKI yang awalnya menentukan profesi advokat tidak termasuk yang dikecualikan, namun setelah diberikan pemahaman dan protes tentang tugas-tugas profesi advokat akhirnya Pemda DKI saat itu membuat kebijakan baru yakni memasukkan Profesi Advokat merupakan profesi yang dikecualikan yakni sama dengan profesi penegak hukum lainnya yakni Polisi, Jaksa, Hakim yang merupakan profesi yang dikecualikan sehingga Advokat bebas untuk keluar masuk Jakarta dalam rangka menjalankan tugasnya. Tentang hal ini Ketua Umum Peradi SAI sebenarnya sudah sejak tanggal 4 juli 2021 mengirim surat ke Presiden agar Advokat dimasukkan dalam sektor Esensial. Dengan banyaknya Advokat yang mengalami kendala dalam menjalankan tugas atas aturan ini bahkan  beberapa kantor Advokat yang dibuka disuruh ditutup serta dengan adanya PPKM Darurat Perpanjangan, maka DPC Peradi SAI Jakarta Timur kembali menyurati Menteri Dalam  Negeri  memohon agar Advokat segera dimasukkan dalam Sektor Esensial dengan tembusan surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Menteri Hukum dan HAM RI, Ketua Mahkamah Agung RI, serta Gubernur DKI Jakarta.

Oleh karenanya demi berjalannya penegakan hukum sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh advokat, Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kiranya berkenan segera mengeluarkan revisi atas Istruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 dan Intruksi lainnya dengan memasukkan  profesi Advokat dalam Sektor Esensial dengan melaksanakan protokol kesehatan, sehingga Advokat bebas melakukan tugasnya baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

 

*Jhon SE Panggabean, S.H.,M.H./ Advokat Senior

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung