Bandung, Jawa Barat – Menyikapi putusan Hakim yang menangani perkara No.445/Pid.B/2018/PN.BDG yang diketuai Setio Jumagi dalam putusan yang dibacakan Kamis 20 Desember 2018 di Pengadilan Negeri Bandung, Salamat Tambunan, S.H, M.H. selaku Kuasa Irwan Koesnaedy mengatakan putusannya sangat janggal dan bertolak belakang dari fakta persidangan.
“Sarat kejanggalan misalnya hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Pledoi Terdakwa dan yang meringankan Terdakwa, majelis hakim tersebut seolah-olah jadi Kuasa Hukum Terdakwa. Kemudian pada saat persidangan berlangsung hakim sangat tidak disiplin dengan jadwal sidang yang tidak menentu dan sering tertunda-tunda dengan berbagai macam alasan,” urai Salamat yang juga kandidat DoktorHukum ini.
Dalam putusan yang membebaskan Terdakwa Mohammad Ashari S.H, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut adalah Wanprestasi, karena terdakwa tidak terbukti menggelapkan sertifikat sebab sertifikat Hak Milik No. 12/Bojongsari An. Haryanto disita bukan dari tangan terdakwa. “Apanya yang wanprestasi..? kacau itu pertimbangan” kata Salamat. “nyatanya Sertifikat berada di BPN karena Terdakwa Mohammad Ashari S.H lewat Regi Ginanjar kemudian ke Oman yang menyerahkan ke BPN Cikarang.
“Banyak hal yang sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan seperti dalam kesaksian pegawai BPN Cikarang Dindin, waktu memberikan keterangan di Persidangan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan pengurusan sertifikat balik nama tersebut. Tetapi yang ada hanya permohonan pengukuran ulang tetapi tidak dipertimbangkan,” ungkap Salamat yang juga Dosen Hukum di salah satu Universitas Swasta di bilangan Jakarta. “silahkan cek dokumennya” imbuh Salamat.
Faktanya terdakwa Ashari menyuruh orang untuk mengajukan pengukuran ulang di atas tanah tersebut, dan orang yang mengajukan pengukuran ulang itu bernama Oman yang saat ini berstatus DPO. Oman disuruh oleh Regi dan Regi tersebut adalah anak buahnya terdakwa Mohammad Ashari SH. “ Majelis hakim tidak melihat perkara tersebut seperti Dewi Keadilan yang tidak pernah membeda-bedakan timbangannya selalu netral ‘ ujar Salamat berapi-api.
Terkait putusan yang sangat tidak adil dan bertentangan dengan rasa keadilan tersebut Salamat akan melaporkan majelis hakim yang menyidangkannya ke Komisi Yudisial ( KY) dan Badan pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung. (Amri /AcymS)
