Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

Saksi Terdakwa Akui Ada Pemukulan Terhadap Kon Siw Lie

Jakarta Barat – Sidang lanjutan perkara penganiayaan dan perusakkan yang dilakukan oleh terdakwa Sanny Suharli (69)  kepada Wanita Tua Kon Siw Lie (66) di Komplek Perumahan Taman Daan Mogot, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Kamis, (09/05/2019) sekira pukul 11.30 WIB.

Sidang yang dipimpin  Ketua Majelis Hakim Soehartono, SH.,M.Hum dengan anggotanya Dwiyanto, SH., M.Hum dan Heri Soemanto, SH., Jaksa Penuntut Umum (JPU) diwakili oleh Rumata Rosininta Sianya, SH, sedangkan terdakwa  Sanny Suharli di dampingi tiga kuasa hukumnya.

Sidang yang beragendakan keterangan Saksi Ahli dari terdakwa Sanny Suharli, tetapi yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa  adalah Abdul Rahman (50) sebagai karyawan dari terdakwa.  Menurut informasi  yang didapat oleh www.faktareview.com  bahwa saksi terdakwa Abdul Rahman saat kejadian pemukulan berada di TKP dan saat itu status saksi dari Abdul Rahman masih sebagai supir terdakwa.

Beberapa saat sebelum pengambilan sumpah terhadap saksi Abdul Rahman, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim, karena menurut JPU bahwa saksi Abdul Rahman masih ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Namun keberatan dari JPU diabaikan majelis hakim, dan majelis hakim tetap meneruskan pengambilan sumpah terhadap saksi Abdul Rahman.

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Soehartono, menanyakan kepada saksi Abdul Rahman, apa saksi lihat saat kejadian terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut yang dilakukan terdakwa Sanny Suharli kepada korban Kon Siw Lie ?. Saksi kemudian menyampaikan kronologis kejadian saat terjadinya pemukulan oleh terdakwa kepada korban Kon Siw Lie kepada majelis hakim. “ Menurut saksi, ia mengetahui adaya peristiwa “penepisan HP”,  dan kejadian tersebut terjadi saat saksi berada di TKP. Saksi juga mengakui bahwa saat peristiwa itu terjadi, saksi satu mobil dengan terdakwa, “ ucap Abdul Rahman kepada Majelis Hakim.

Saksi kemudian melanjutkan penjelasannya, bahwa saksi saat kejadian tersebut melihat ada mobil parkir disebelah kanan depan rumah korban Kon Siw Lie. Saat melihat mobil terparkir di tempat tersebut. kemudian  terdakwa mengajak saksi ke  Citra Land untuk menemui orang tua Hartawan Halim atau Akuang ibu Kon Siw Lie. Saksi menyampaikan juga bahwa didalam mobil terdakwa ada juga security komplek yang ikut menemani terdakwa ke Citra Land menemui Kon Siw Lie. Lalu saksi melihat Kon Siw Lie masuk ke dalam rumah dan memanggil Hartawan Halim atau Akuang (anak Kon Siw Lie) untuk memindahkan mobilnya, Selanjutnya saksi melihat Hartawan Halim atau Akuang keluar dari rumah dan merekam kejadian perdebatan antara Hartawan Halim atau Akuang dengan terdakwa Sanny Suharli. Terdakwa geram karena direkam, lalu “menepis” HP tersebut. Saat  terdakwa “menepis” HP Hartawan Halim atau Akuang malah kena “pelipis kiri” Kon Siw Lie, “ ujar Saksi Abdul Rahman.

Padahal menurut saksi, saat itu posisi korban sambil  berjalan (bergerak), saksi melihat korban Kon Siw Lie kena pukulan tetapi tidak melihat ada luka merah. Selanjutnya terdakwa saat itu juga minta maaf kepada korban sesaat setelah kejadian salah pukul itu. Saksi juga melihat Akuang masih disitu dan melanjutkan merekam videonya, lalu terdakwa “ tepisan” HP Hartawan Halim atau Akuang kembali dan jatuh,  lalu diambil lagi setelah itu korban masuk lalu pergi. Kemudian korban menyuruh  Hartawan Halim atau Akuang untuk minta maaf kepada terdakwa, tetapi Hartawan Halim atau Akuang tidak mau. Malahan Hartawan Halim atau Akuang  masuk ke mobil dan sekitar 15 menit masih di dalam mobil sebelum pergi. Saksi kemudian pulang ke rumah terdakwa. Dan korban Kon Siw Lie mengikuti terdakwa dari belakang dan meminta maaf atas sikap anaknya tersebut (posisi di depan pagar rumah terdakwa).

Saat saksi Abdul Rahman ditanya oleh Kuasa Hukum terdakwa, saksi mengungkapkan, “bahwa saat kejadian itu ada : saksi, terdakwa, korban, Suprapto (security komplek) , juga Rahmat menantu Pak Leon, “ ungkap saksi kepada Kuasa Hukum Terdakwa .

Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa kembali bertanya, saksi menyebutkan bahwa ada Priyanto dan Paul  saat kejadian tersebut. Tetapi saksi tidak melihat bahwa Paul melihat kejadian “Penepisan“ HP tersebut, saksi juga  tidak melihat HP tersebut pecah, HP jatuh lalu diambil  terus dimain-mainkan kembali, “ tukas saksi.

Menurut saksi lagi, saksi tidak melihat ada luka pada korban, saksi saat kejadian itu berada dekat dengan korban dan korban masih bisa berjalan dengan normal. Bahkan saksi mengakui korban Kon Siw Lie terkena pukulan “sebelah kiri”,  ucapnya.

Ketua Majelis Hakim  mempersilakan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk bertanya kepada saksi terdakwa Abdul Rahman. Lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya kepada saksi apa status saksi saat kejadian pemukulan terjadi?  “ Saksi mengakui saat kejadian itu, saksi masih menjadi karyawan terdakwa, tetapi saat memberikan kesaksian hari ini, saksi sudah tidak menjadi karyawan terdakwa lagi,” ucap Abdul Rahman kepada JPU.

Saat kejadian menurut saksi lagi, saksi didekat terdakwa dan terdakwa saat itu tidak memegang HP/alat perekam.

Kemudian  salah satu dari hakim anggota bertanya kepada saksi, apakah saksi melihat terdakwa membawa apa saat kejadian?. “ Saksi melihat bahwa terdakwa, saat kejadian membawa kotak tetapi tidak tahu apa isinya, “ kata saksi kepada hakim anggota.

Selanjutnya menurut saksi lagi, “bahwa saksi tidak melihat mata korban merah, tapi saksi hanya mendengar teriakkan “ADUH” dari korban Kon Siw Lie pada saat kejadian pemukulan, “ ucapnya .

Ketua Majelis Hakim Soehartono, SH., MHum sempat memberikan teguran keras (ultimatum) kepada Kuasa Hukum terdakwa Sanny Suharli  agar tidak mengulur-ulur waktu persidangan lagi.

“ Saudara, saya beri kesempatan satu kali lagi pada persidangan berikutnya, untuk menghadirkan saksi ahli. Ingat kesempatan ini terakhir bagi saudara dan jangan ulur-ulur waktu lagi, “ tukas Ketua Majelis Hakim.

HMD – www.faktareview.com

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung