Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

UAS Dicekal, Negara Bungkam

UAS Dicekal, Negara Bungkam

Oleh: Mustika Lestari

Ulama kondang UAS mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pemerintah Singapura melalui Kantor Imigrasi setempat mencekal Ustadz Abdul Somad (UAS) masuk ke negaranya.

Hal ini dilakukan terkait anggapan bahwa UAS adalah ulama yg menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang berpeluang memicu kekerasan, radikalisme yang tidak dapat diterima oleh masyarakat multi-ras dan multi-agama. Pihak Singapura juga menyinggung ceramah beliau terkait bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina dan anggapan merendahkan agama lain dan menyebut non Muslim sebagai kafir. Padahal kita memahami bahwa seluruh konteks ceramah tersebut sejatinya adalah ajaran Islam.

Sungguh miris, negara bungkam atas persoalan ini, seolah rela dengan pelecehan Singapura terhadap Ulama dan ajaran Islam. Faktanya bukannya membela UAS dan menegaskan bahwa yang disampaikannya adalah bagian dari dakwah Islam, justru menganggap deportasi tersebut sebagai langkah wajar atas berbagai pertimbangan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar berkomentar pemerintah Singapura memiliki parameter sendiri dalam aturannya. Sehingga pemulangan UAS bukan karena UAS tapi karena narasi yang disampaikannya. Boy menambahkan, peristiwa deportasi tersebut tidak berkaitan dengan agama tertentu. Akan tetapi jika ada tokoh lain yang dinilai Singapura bernarasi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan mengalami hal yang sama.

Masyarakat yang masih memiliki akal sehat geram, pasalnya negara dengan mayoritas Muslim ini enggan untuk membela ulamanya di mata dunia. Pemerintah justru mengamini tindakan Singapura yang merendahkan Islam di depan mata. Pernyataan BNPT di atas cukup mewakili persetujuannya atas tindakan Singapura dalam rangka mencegah radikalisme, bahkan berharap Indonesia juga demikian. Kesannya negara rela wibawa mayoritas Muslim ini terciderai.

Rupanya virus Islamophobia terus menjangkiti seluruh sendi manusia di bumi Allah ini, baik masyarakat Singapura, Indonesia, juga yang lainnya. Paham sekularisme telah menyebar kepada sebagian besar penduduk, termasuk para pejabatnya. Sehingga dengan barbar mereka menuding ulama sebagai ekstremis, pengemban dakwah Islam sebagai pemecah belah bangsa, Islam tidak relevan dengan umat yang multi agama, serta beragam upaya menjauhkan masyarakat dari syariat Islam lainnya. Padahal pada dasarnya dakwah ini untuk konsumsi umat Islam tanpa berniat merendahkan umat manapun.

Di negeri demokrasi ini, sekurang-kurangnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat mestinya memiliki hak dan ruang yang leluasa untuk mengklarifikasi ketika negara asing semisal Singapura menuding UAS menyampaikan dakwah ektsrem dan tuduhan tidak terbukti. Atau idealnya negara memberikan pembelaan sekaligus perlindungan terhadap UAS sebagai warga negara atas ketidakadilan yang menimpanya. Namun sekali lagi, berharap demikian di bawah naungan demokrasi-sekuler, ibarat menggarami air laut yang berakhir pada kesia-siaan.

Sehingga kita wajib memahami bahwa kondisi ini terjadi karena umat Islam telah kehilangan Junnah/perisai. Ketiadaannya menyebabkan hukum yang ada berlaku lemah terhadap kepentingan Islam di manapun. Tanpa Islam, ulama dipersekusi bahkan dilukai, dakwah diintimidasi dan syariat Islam dikriminalisasi. Dan semua itu tidak mendapat pelayanan hukum yang tepat. Inilah urgensi hadirnya kembali sistem Islam yang memberikan payung terbaik seluruh umat manusia.

Termasuk ulama yang di dalam Islam Allah SWT muliakan kedudukannya. Ulama adalah pewaris para nabi yang mengemban estafet keilmuan syariat dari masa ke masa. Kesabarannya dalam berdakwah, beramar ma’ruf nahi munkar, menyampaikan Islam secara totalitas tanpa kenal lelah, berkorban waktu, materi semata-mata untuk umat. Sehingga begitu keras ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang memusuhi, apalagi mengkiriminalisasi ulama.

Dalam hadits Qudsi Allah SWT menyatakan: “Siapa saja yang memusuhi wali-Ku, sungguh aku telah mengumumkan perang kepada dirinya.”

(HR : Al-Bukhari)

Dari sini Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa memuliakan dan menjaga kehormatan para ulama dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam Islam ulama mendapat tempat terhormat disisi negara Islam, bahkan keduanya saling bekerja sama menciptakan suasana kondusif di tengah umat. Pemimpin negara tak sungkan meminta pendapat para ulama dalam menjalankan roda kepemimpinan, begitu pun ulama terus mengingatkan penguasa seandainya terjadi kekeliruan dalam menerapkan syariat Allah dalam bernegara.

Sejatinya Islam itu mulia dan memuliakan. Hanya dengan Islam ulama mendapatkan perlindungan dan hanya dengan Islam wibawa Ulama akan terjaga.

Singapura juga menolak statement UAS yang mengatakan bahwa non muslim adalah kafir. Hal itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Padahal UAS hanya menyampaikan Firman Allah dalam Al Qur’an. Jadi jelas bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam.

Negara yang memiliki wilayah hanya seperempat provinsi DI Yogyakarta itu, juga menganggap UAS menyebarkan paham kekerasan karena membela pejuang Palestina. Sementara mata mereka buta terhadap kejahatan rezim Zionis (IsraHell) pada muslimin di sana.

Sikap negara boneka barat itu menunjukkan bahwa antara Barat dan Islam memang dua kubu Ideologi yang berbeda dengan seperangkat nilai yang bertentangan sepenuhnya.

Kami mengingatkan kepada seluruh muslimin agar jangan pernah masuk dalam perangkap Barat. Barat berkehendak memodifikasi Islam dengan standar moderasi yang mereka ciptakan. Agar Islam hanya tinggal nama. Sementara pemeluknya hidup dengan cara hidup mereka; Demokrasi, Kapitalis, HAM, Pluralisme, dan seluruh turunannya.

Kepada UAS, jangan kecewa atas deportasi negara kerdil itu. Tak jadi masuk Singapura tak menurunkan kehormatan kita sebagai bangsa yg bermartabat.

Kita jauh lebih tinggi dan terhormat dari mereka.

Negara yang berpura-pura sebagai singa itu tak lebih dari selilit sisa ayam basi yang terselip di gigi kita.

Cukup dengan tusuk gigi, kita enyahkan Si pura2…itu dari gigi kita dan tetap menggalang dukungan utk UAS sebagai bentuk simpati kita pada Dakwah Islam.

 

Wallahu a’lam bi showwab.

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung