Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

Waspada Tuberculosis di Tengah Pandemi, Ini Perbedaan dengan COVID-19

FAKTAREVIEW.COM – Tuberculosis (TBC) atau yang sering dikenal dengan TB merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kuman mycobacterius tuberculosis. TBC menjadi sangat dikenal di Indonesia dengan kasus penyebaran yang sangat tinggi. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara ketiga terbesar dengan kasus TBC di dunia setelah India dan China.

“Kita (Indonesia) ranking tiga di dunia. Ada India, China, kemudian Indonesia,” ungkap Wiendra dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut data Kemenkes, estimasi kasus TBC di Indonesia mencapai 845.000 jiwa dan yang telah ditemukan sekitar 69 persen atau sekitar 540.000 jiwa. Angka kematian penyakit TBC juga cukup tinggi, yaitu ada 13 orang per jam yang meninggal karena TBC. Kasus yang belum ditemukan juga memiliki potensi penularan yang sangat tinggi, sama seperti COVID-19. Walaupun sama-sama berbahaya dan menular melalui droplet serta saluran pernapasan, Wiendra menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan antara TBC dengan COVID-19, mulai dari gejala hingga cara penanganannya.

“Penularannya (TBC dan COVID-19) sama-sama droplet. Namun perbedaannya adalah pada diagnosisnya. Kalau COVID-19 dari virus, sedangkan TBC dari kuman atau bakteri,” ujarnya.

Selanjutnya pada gejala, Wiendra menjelaskan gejala TBC antara lain onset atau serangan kronik lebih dari 14 hari dengan gejala demam kurang dari 38 derajat celcius disertai batuk berdahak, bercak darah, sesak napas memberat bertahap, berat badan turun dan berkeringat di malam hari. Sedangkan gejala COVID-19 antara lain dengan gejala onset akut kurang dari 14 hari disertai demam lebih dari 38 derajat celcius dengan batuk kering, sesak napas muncul segera setelah onset, nyero sendi, pilek, nyeri kepala, gangguan penciuman atau pengecapan.

Proses diagnosis TBC dan COVID-19 juga memiliki kesamaan dengan menggunakan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) dan Polymerase Chain Reaction (PCR), namun perbedaannya ada pada pengambilan sampelnya. Untuk diagnosis COVID-19 harus melalui swab, sedangkan TBC cukup dengan dahak saja.

Selain itu, perbedaan besar antara COVID-19 dengan TBC adalah COVID-19 belum ada obat yang dapat menyembuhkan, sedangan TBC sudah ditemukan obatnya dan dapat diakses secara gratis.

“COVID-19 belum punya obat, sedangkan TBC sudah ada obatnya, dengan catatan harus dikonsumsi dengan baik dan patuh,” pungkasnya.

Walaupun memiliki obat dalam membantu penyembuhan, masih banyak masyarakat yang menyepelekan penyakit TBC karena dianggap merupakan penyakit lama sehingga kurang memperhatikan kedisiplinan pada proses penyembuhan melalui konsumi obat yang telah tersedia, sehingga para penderita TB menjadi resisten atau obatnya sudah tidak mempan lagi dengan penyakit TBC tersebut.

“Ketika sudah mengkonsumsi, lalu stop, lalu nanti minum lagi. Jadi sembuhnya tidak betul-betul sembuh sempurna. Padahal obat TB harus dikonsumsi dalam waktu yang cukup panjang yaitu enam bulan. Namun pada bulan pertama dan kedua merasa sudah sembuh, padahal belum sembuh. Hal ini yang menjadi resisten dan masalah yang masih menjadi tantangan kita,” jelasnya.

Wiendra juga menambahkan bahwa orang yang menderita TBC bukan menjadi penyakit bawaan yang mudah terjangkit COVID-19.

“Menurut data, hanya 19 orang penderita TBC yang terkena COVID-19. Pada data yang tersedia, justru penyakit tidak menular atau PTM menjadi penyakit bawaan yang mudah terjangkit COVID-19. Walaupun TBC ada dalam 10 besar penyakit bawaan yang rawan terkena COVID-19, namun TBC bukan nomor satu,” tambahnya.

Pengendalian penyakit TBC selama pandemi COVID-19 turut mengalami beberapa hambatan, terlebih karena kekhawatiran pasien TBC serta pihak rumah sakit dalam melakukan pemeriksaan.

“Pasiennya (pasien TBC) tidak bisa ke layanan kesehatan karena takut, kemudian fasilitas kesehatan juga sekarang takut memeriksa pasien TBC, terlebih pada COVID-19. Namun dengan sebagian besar rumah sakit rujukan COVID-19 yang memiliki pemeriksaan laboratorium dengan TCM, cukup membantu terhadap pelayanan pasien TBC,” jelas Wiendra.

Selanjutnya, Wiendra mengimbau kepada masyarakat penderita TBC untuk tetap selalu berobat ke pelayanan kesehatan yang ada dan mengkonsumsi obat hingga sembuh total sehingga penularannya tidak semakin meningkat.

“Pelayanan TBC tidak bisa berhenti, kalau butuh ke layanan protokol kesehatan tetap dijalani. Jangan putus obat dan pastikan bahwa obat itu didapatkan oleh pasien,” tegas Wiendra.

Langkah pencegahan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa kesehatan dan kebersihan adalah hal yang penting. Hal ini turut menjadi peluang untuk mencegah penularan penyakit TBC dengan melakukan hal yang sama, seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak.

“Mengubah kebiasaan pastinya sulit, tidak semudah membalik telapak tangan, tapi adanya COVID-19, kita memiliki peluang untuk menumbuhkan kebiasaan dengan disiplin dan patuh untuk menjalankan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, sehingga tidak hanya berguna untuk mencegah COVID-19, tapi juga berguna untuk mencegah penularan TBC,” terangnya.

Pelayanan untuk Penderita TBC Tidak Boleh Berhenti di Tengah Pandemi

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia Ir. Arifin Panigoro menjelaskan bahwa tantangan penyakit TBC yang telah didapati Indonesia sejak lama dan sekarang ditambah dengan adanya pandemi COVID-19, membuat semua pihak harus bekerja sama dengan keras untuk mengatasi potensi penularannya. Terlebih penyakit TBC juga tidak boleh digampangkan karena jumlah penderitanya tidak sedikit.

“Sebelum ada COVID-19, penyakit TBC ini sudah serius di Indonesia. Masalah TBC ini besar tetapi atensi dari siapapun, dari pemerintah dan masyarakat dianggap ini penyakit lama yang sudah selesai,” ungkap Arifin melalui dialog ruang digital (7/7).

Menurut Arifin, permasalahan utama setelah adanya COVID-19 adalah pemerintah kini berpusat kepada pengendalian COVID-19. Padahal, tanpa adanya COVID-19, temuan kasus TBC sudah terbatas. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19, pengendalian TBC menjadi terbengkalai di semua tahapannya.

“Logis, karena kita semua ini fokus perhatian kita terambil oleh COVID-19, meskipun semua merasa TBC itu serius tapi priority saat ini adalah COVID-19,” tambah Arifin.

Arifin juga menegaskan bahwa partisipasi masayrakat sangat diperlukan dalam menekan potensi penularan COVID-19 maupun TBC itu sendiri serta semua pihak haru sbekerja lebih keras dalam penanganan COVID-19 yang masih berlangsung saat ini namun ada pekerjaan yang belum selesai terkait penanganan TBC.

“Untuk penyakit yang cakupannya luas seperti saat ini, pastisipasi masyarakat sangat diperlukan. Kita harus bersama-sama. Partisipasi semua pihak sangat penting. Kita harus siap untuk bekerja ekstra keras untuk menangani penanganan pandemi COVID-19 tanpa melupakan potensi bahaya TBC yang juga masih terjadi di Indonesia,” tegas Arifin.

Sejalan dengan Arifin, Wiendra juga kembali menegaskan bahwa pelayanan TBC tidak bisa berhenti dan protokol kesehatan harus tetap dipatuhi, sehingga pelayanan TBC tetap berjalan dengan baik sekaligus pencegahan COVID-19 juga dapat dilakukan. Pelayanan bagi pasien TBC juga dapat dilakukan secara daring melalui sistem Go-Drug sehingga tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan obat TBC.

“Semua pelayanan bagi pasien TBC tidak bisa berhenti, kalau pun harus ke layanan kesehatan maka protokol kesehatan tetap dijalankan dan dipatuhi. Bagi pasien TBC juga jangan putus obat. Para pasien TBC dapat mengakses obat dengan melalui Go-Drug atau mitra lainnya yang menyediakan obat TBC,” tutupnya.

Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional

Sumber:covid19.go.id

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung