Setiap Cobaan Datang Sebuah Proses Pendewasaan Diri |

Hot News

Menakar Haji 2024, Antara Kesiapan Pemerintah Indonesia Versus Ghirah Masyarakat Oleh: Mubasyier Fatah Penulis adalah Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif , Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Mahasiswa Ahluth Thoriqoh Al-Muktabarah An-Nahdhiyyah (PP MATAN) TAHUN 1445/2024 M adalah tahun penuh berkah bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia (telah terlampai Pakistan belum lama ini), melansir data yang dikeluarkan oleh World Population Review 2024. Betapa tidak, pada tahun ini Indonesia mendapat kuota jamaah haji terbesar sepanjang sejarah penyelenggaran haji Indonesia. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan awalnya pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota untuk 221.000 jamaah. Namun, total jumlah jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamah haji khusus. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk melayani jamaah haji yang berjumlah sangat besar itu? Atau, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar penyelenggaran haji tahun ini dan tahun-tahun beriikutnya berjalan efektif dan sukses? Sejatinya, kesiapan Indonesia dalam melaksanakan program haji sendiri mencakup tiga hal utama. Yaitu pertama, kesiapan Infrastruktur seperti Asrama Haji, Transportasi menuju Bandara, Terminal Keberangkatan di Bandara, dan Fasilitas Ibadah Haji. Kedua, kesiapan tata kelola, mulai dari pendataan calon jemaah haji, pendidikan dan pelayanan di asrama haji, penetapan Jadwal Keberangkatan, Sistem Manajemen dan Sistem Komunikasi. Ketiga, kesiapan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab mengelola ibadah haji. Kesiapan infrastruktur Haji 2024 Menghadapi jumlah jemaah yang sangat besar Pemerintah Indonesia perlu merancang strategi dan langkah-langkah persiapan yang kongkrit, momen puncak haji 2024 menjadi yang lebih khusuk dan meriah. Terkait infrasruktur pendukung penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia memang sudah lama melakukan persiapan. Diketahui pemerintahan Jokowi jilid I dan jilid II sekarang, sangat fokus membangun sektor infrastruktur, baik darat, laut, udara dan ‘jaringan internet’. Pembangunan infrastruktut seperti jalan raya, jalan toll, jalur kereta api, pelabuhan laut, bandara dan jaringan internet yang begitu massif selama hampir 10 tahun terakhir, sangat memudahkan mobilitas dan aktiitas komunikasi para (calon) jamah haji. Bahkan, Musim Haji 2018 lalu menjadi istimewa karena diawali dengan peresmian Terminal Haji Khusus di Bandara Sukarno Hata pada tanggal 21 Juli 2018, oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Selain itu pemerintah menyediakan infrastruktur pendukungan pelaksanaan haji, termasuk 11 rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, dan membangun asrama embarkasi haji. Menurut Saiful Mujab, per Mei 2024, terdapat 14 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia. Ke-14 asrama embarksi yang akan melayani pemberangkatan jemaah haji dimaksud adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan atau Kuala Namu (KNO), Batam (NTH), Oadang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta Pndk Gede (JKG), Jakarta Saudia (CKG SV adau JKS), Kertajati (KJT) Solo (SOC), Surabaya (SUB), Lombok (LOP), Balipapan (BPN), Banjarmasi (BDJ), dan Makasar atau Ujungpandang (UPG). Tata Kelola Ibadah Haji Dari aspek tata kelola diketahui ada enam tahapan yang harus dilalui setiap calon jemaah haji, yakni pendaftaran, daftar tunggu, kenaikan biaya keberangkatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pembekalan teknis umum sebelum pemberangkatan. Berdasarkan data statistik, kita mempunyai masalah yang sangat serius dalam mempersiapkan jutaan penduduk yang menunaikan ibadah haji. Memang, kita sudah memilik perangkat hukum yang mengatur tata kelola terkait pemberangkatan jemaah untuk menenuaikan ibadah haji. Kita memiliki Undang-Undang (UU) Ibadah Haji yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi UU oleh UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Meski demikian, tahap pendaftaran calon jemaah haji kita masih terbelenggu oleh istilah yang digunakan berulang kali yaitu “menunggu dalam antrian”. Istilah “mengantri” mungkin lebih cocok menggantikan istilah ‘antrean global’ yang disebutkan dalam Statuta Haji. Pada masa kepemimpinan Soeharto istilah ini ramai diperdebatkan ketika akan giliran haji, pemerintah kemudian menerbitkan ‘surat antrean’. Memang, harus diakui bahwa daftar tunggu (waiting list) untuk calon haji reguler sangat terkait dengan musim haji yang terbatas dan adanya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi umat Muslim Indonesia. Dari sisi biaya, setiap calon jemaah secara individu sudah berkomitmen dan menabung secara mandiri. Bahkan jemaah haji reguler seringkali mendapat kemudahan. Misalnya, setiap dua tahun berturut-turut, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Dana Haji Indonesia (BPKH) dan organisasi donor dan filantropi lainnya mengadakan acara grand launching keuangan pada Hari Menabung Haji Nasional biasanya dengan cek dan keringanan uang bagi calon jamaah yang telah menyelesaikan pembayaran. Terkait aspek kesehatan jemaah haji, pemerintah memang telah menyusun pedoman pelayanan. Seluruh calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh komite kesehatan pusat atau di dinas kesehatan masing-masing provinsi. Untuk tahun 2024, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji meliputi pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium, juga da tes kemandirian yang disebut ‘activity daily living’. Ada pula kesehatan mental dengan Self Rating Questinaire (SRQ) 20. Apabila saat pemeriksaan kesehatan, calon jemaah dalam kondisi sakit, maka tidak harus dipaksakan, tetapi bisa diberangkatkan tahun berikutnya. Meski pemerintah sudah menetapkan proseder pemeriksaan kesehatan yang ketat, banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya istithaah kesehatan jamaah haji. Padahal, istithaah kesehatan memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji tidak mendapatkan pendidikan atau sosialisasi yang memadai terkait persyaratan kesehatan ibadah haji. Terkait ini, pemerintah Indonesia memang pernah mengalami gangguan dalam pengelolaan saat Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020. Namun, setelah wabah Covid-19 berangsur-angsur redah, pemerintah Indonesia kembali giat mempersiapkan program haji. Setelah Covid-19, Pemerintah Indonesia memang ingin mempercepat pembentukan dewan haji yang lebih siap dan fokus menjalankan tata kelola haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, usai Kajian Akuntabilitas (SPI-3) Kementerian Agama Tahap III, salah satu tugas yang ditetapkan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan haji yang otonom. “Kami merancang tiga jenis jemaah haji, yaitu regular, turn-back (thala’in), dan out-of-service-extender. Sedangkan pengaturan pendelegasian haji dalam satu tahun belum dirancang,” jelas Menteri Qumas, Sabtu, 6 November 2021 lalu. Pada tahun 2024, Indonesia berencana mengelola program haji secara lebih efektif. Meski rencana tersebut telah diumumkan oleh Menteri Agama, tetapi kepada publik belum banyak informasi mengenai kesiapan Indonesia. Yang jelas, supaya dapat mengelola dan menyediakan pelayanan prima terhadap tiga jenis jemaah haji tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan negara, agar seluruh kebijakan dan aturan hukum dijalankan dengan integritas penuh, dengan itikad baik, dan tanggung jawab hukum dalam rangka pelayanan nasional, yang disebut tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola haji sangat menekankan aspek manajemen dan komunikasi. Terkait ini, pemerintah perlu ingat bahwa yang perlu dijadikan landasan untuk pengelolaan yang efektif dalam keberangkatan haji, aspek infrastruktur fisik seperti asrama embarkasi haji berikut fasilitas transportasi darat dan udara saja, melainkan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi dan ‘intrastruktur langit’ atau jaringan internet. Pada prinsipnya, pengelolaan haji menekankan pelayanan kepada jemaah haji melalui komunikasi antarpribadi yang mengacu pada proses komunikasi timbal balik. Dalam era informasi digital seperti sekarang, komunikasi antarpribadi dalam rangka pengelolaan haji dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini terutama untuk mengatasi situasi dimana jemaah haji berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan alat telekomunikasi digital dan jaringan internet tidak berjalan efektif, karena rata-rata para jemaah haji sudah berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi baru tersebut. Visa Kuota dan Non Kuota Menilik kuota haji yang diperoleh Pemerintah Indonesia tahun ini sebagaimana di atas (213.320 jamaah haji reguler, dan 27.680 jamaah haji khusus), dibandingkan semakin panjangnya waktu antrian dari tahun ke tahun, menimbulkan problem tersendiri di tengah meningkatnya ghirah (animo yang disertai kesadaran keagamaan) masyarakat yang meningkat untuk segera menyempurnakan Rukun Islamnya. Belum lama ini Kementrian Agama Indonesia dan Perwakilan Kementrian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, melakukan release media (05/05/2024) yang menyatakan bahwa yang bisa menyelenggarakan ibadah haji hanya jamaah yang memiliki visa haji dan atau visa undangan Kerajaan Arab Saudi (Mujamalah) dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran keberangkatan haji menggunakan visa non haji seperti visa turis, visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah hingga visa multiple. Namun yang perlu disadari bersama adalah adanya gap antara kuota haji yang tersedia, panjang antrian tunggu dan ghirah masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan financial, himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak memiliki makna dan sekaligus ceruk bisnis yang dimanfaatkan oleh operator-operator haji dan travel baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi sana. Bagi masyarakat yang terpenting adalah memiliki visa untuk bisa masuk ke negara Arab Saudi dan kepastian yang diberikan oleh operator travel haji dalam negeri dan muassah haji di Arab Saudi dalam bentuk ijin melaksanakan haji — Tasreh Haji — sehingga bisa memasuki dua kota suci Makkah – Madinah dan hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Penting menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terhadap seluruh jamaah haji Indonesia yang bisa memasuki Arab Saudi baik melalui visa haji kuota maupun visa non kuota, adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 D ayat (1), juga dalam Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada bab V pasal 18 – 24. Kuncinya pada SDM Tanpa mengabaikan aspek-aspek lain, kesiapan dan kunci sukses penyelenggaraan haji adalah sumber daya manusia (SDM). Memang sudah sejak lama pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM, baik dari kalangan Kemenag sendiri maupun pihak swasta seperti biro perjalanan, yang mendapat amanah untuk ikut menyelenggarakan haji. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Kementerian Agama untuk meningkat

Ikhlas, Kerja Keras dan Selalu Bersyukur

Menikmati kesuksesan sebagai anugerah Allah SWT, Ia selalu langsung turun tangan mengawasi dan mendampingi pelayanan terhadap klien.

Kadangkala suatu tantangan mampu untuk menumbuhkan inspirasi seseorang dalam berimprovisasi. Dari improvisasi ini lalu muncul inovasi-inovasi dan akhirnya menghasilkan apa yang dinamakan prestasi. Itulah gambaran perjalanan Ludiyanto yang kini memiliki General Patent International (GPI).

Ia terus berkarya dan berkreasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) meski kini telah mempunyai lebih dari 95.000 klien dari dalam maupun luar negeri.

Dengan dukungan jaringan yang luas di berbagai belahan dunia, Ludiyanto yang telah memiliki network di 198 negara di dunia tidak berhenti berimprovisasi dan berkarya.

Awal kariernya dimulai saat pria kelahiran Pemalang, 14 Juli 1962 ini bekerja sebagai asisten pengacara di bidang HKI sejak 1983 sampai 1994 pada kantor hukum Oei Tat Hwai Cs atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama George Widjojo & Partner. Dari sinilah Ludi banyak mendapatkan ilmu khususnya di bidang HAKI.

Berbagai kasus merek dan paten ternyata telah menarik perhatiannya. Hingga memutuskan untuk mendalami ilmu hukum di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, dan menyelesaikan program S-1 pada 1990. Kemudian ia juga melanjutkan kuliah S-2 untuk program Magister Management (MM) di Fakultas Ekonomi Sekolah inggi ana jemen LABORA , Jakarta dan menyelesaikannya di tahun 1997. Sedangkan untuk program Magister Hukum (MH) .

Ludiyanto lulusan dari Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 2007. Saat ini Ludiyanto Kandidat Doctor (Hukum) di Universitas Gajah Mada (UGM).

Menurut Ludi, dalam mendalami bidang HAKI meski undangundangnya sangat lex spesialis tapi ruang lingkupnya ternyata sangat luas. “ Hal ini menambah kreativitas saya pribadi untuk terus berkarya dan berkreasi menghadapi dan menyongsong era globalisasi yang sekarang telah dimulai,” ungkapnya.

Setelah 11 tahun bekerja di Oei Tat Hwai Cs, pada 1994 Ludiyanto resmi mengundurkan diri (keluar). Kemudian pada 1994 bersama seorang mantan jaksa yang juga mantan dosennya, Sofril Manan, ia mendirikan law firm sendiri dengan nama Ludiyanto – Manan. Tapi karena kondisi kesehatan dari Sofril Manan terus menurun dan tak lama setelah itu beliau meninggal dunia.

Untuk mengisi kekosongan setelah ditinggal almarhum Sofril Manan, Ludiyanto kemudian menggandeng mantan Direktur Merek Hartono untuk menjadi konsultan paten. Sejak itu berdiri General Patent International (GPI) yang bergerak di bidang konsultan HAKI.

Ludiyanto sendi selalu mengikuti perkembangan kondisi HAKI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berbagai pertemuan, seminar, kursus, even-even HAKI baik di negara Asean, Eropa, Afrika termasuk di beberapa negara Amerika Latin diikutinya. Rupanya dengan seringnya Ludi mengikuti pertemuan, seminar, kursus, eveneven HAKI di luar negeri Law Office GPI yang dipimpinnya, mendapatkan banyak klien-klien dari luar negeri yang menggunakan jasa kantor hukumnya.

Di tahun 2003 sampai sekarang General Patent International (GPI) berafiliasi dengan Drew & Napier, LLC Singapore untuk mendirikan Kantor Hukum di Indonesia dengan nama Drewmarks Intellectual Property Service.

Selanjutnya di tahun 2006 sampai sekarang Ludiyanto masih tercatat sebagai Managing Director PT DREWMARKS (IPR Service) dan PT INDOMARKS (IPR Service). Bahkan di pertengahan tahun 2006 sampai 2010 Ludiyanto pernah menjabat sebagai Ketua Kode Etik Konsultan HKI.

“ Alhamdulill ahberkat keikhlasan, kerja keras dan rasa syukur kepada Allah SWT saya mendapat berkah banyak klienklien yang tertarik menggunakan jasa kami sampai sekarang. Di antara klien-klien itu adalah Italia, Amerika, Afrika, Hongkong, Jepang, Singapura, Malaysia dan juga negara-negara lain di dunia,” ungkap Dosen HKI Universitas Tarumanagara, Jakarta pada Majalah Ombudsman Indonesia.

Hingga kini General Patent International (GPI) sudah tercatat

pada badan-badan Organisasi Dunia yang terkait dengan urusan HAKI, di antaranya International Trademark Association (INTA), American Intellectual Property Law Association (AIPLA), European Communities Trademark Association (ECTA),International Law Association (ILA), Asosiasi Konsultan Paten Terdaftar Indonesia (AKPTI) dan Indonesian Intellectual Property Society (IIPS).

Team Work Keberhasilan Ludiyanto dalam mengibarkan bendera General Patent International (GPI) tidak luput dari kerja kerasnya yang di dukung oleh asisten, staf dan ratusan karyawan yang bekerja di kantor hukumnya.

Dalam bekerja ia lebih mengutamakan profesionalisme ketimbang menghalalkan segala cara. Untuk itu ia pun seringkali memberikan wejangan kepada asistennya dan juga yuniornya, agar jangan ambisius, sematamata yang dikejar materi sebab materi akan bisa datang dengan sendirinya. Dari berbagai kasus yang pernah ditanganinya, Ludiyanto masih terkesan saat menangani kasus merek Giordano.

Sebagai pemilik resmi merek Giordano yang berbasis di Hongkong, kliennya akhirnya bisa mendaftarkan mereknya di Indonesia setelah sebelumnya bersengketa dengan pemilik Giordano aspal alias asli tapi palsu, yang didaftarkan oleh orang lokal. Kasus ini cukup menarik dari tingkat pertama hingga mendapatkan putusan PK atau Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang Giordano .

Kasus lain yang cukup menarik baginya adalah kasus merek Benetton dan Cesare Paciotti. Meski sering menangani kasus perusahaan-perusahaan besar dan terkenal, Ia belum pernah mendapatkan teror atau ancaman dari pihak lawan, sebab dalam menangani setiap kasus mencoba untuk tidak egois dan tidak membuat suatu tantangan yang membuat orang merasa di musuhi.

Dalam menjalani kariernya Ludiyanto berprinsip setiap melangkah dan menanam harus benar-benar ikhlas dan baik. “Karena setiap apa yang kita buat dan tanam dengan ikhlas dan baik, Insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik pula,” ujarnya.

Ludiyanto bahkan tidak pernah bermimpi akan punya kantor, punya karyawan banyak dan memiliki klien dalam negeri (domistik) dan juga luar negeri. “Itu semua semata-mata adalah pemberian Allah SWT. Karena setelah kami mendapatkan amanah dari klien, kami berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin (terbaik), karena bila sudah mendapatkan amanah jangan sekali-kali mengabaikannya,” jelas dia pula.

Oleh karenanya, walaupun memiliki asisten atau team yang sudah ahli, sebagai senior ia tetap terus mendampingi dan mengontrol para staf dalam setiap memberikan pelayanan kepada klien. Hal ini dilakukan agar klien bisa merasa puas atas pelayanan dan pendampingan dari kami. “Sehingga klien tetap nyaman, puas dan tetap masih menggunakan jasa kami. Itulah yang membuat kantor hukum kami masih tetap eksis sampai sekarang,” ujar Ludiyanto.

Profesi pengacara bagi Ludiyanto bukan sekedar sebuah profesi tapi sudah merupakan bagian dari pada hobi, sehingga ia ingin profesi ini bisa dijalaninya sampai tua nanti. “Selama saya masih sehat, saya akan selalu beraktivitas seperti ini,“ pungkasnya.

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Notice: Undefined property: stdClass::$data in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 4894

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fakt6635/public_html/wp-content/plugins/royal-elementor-addons/modules/instagram-feed/widgets/wpr-instagram-feed.php on line 5567

Berita Terbaru

  • All Post
  • Autotekno
  • Beauty
  • Berita
  • Dunia
  • Ekonomi & Bisnis
  • Foto
  • Gaya Hidup
  • ILD
  • Konsultasi
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Photography
  • Redaksi
  • Sosok
  • Travel
  • Uncatagories
  • Warna
    •   Back
    • Politik
    • Hukum
    • Daerah
    • Pendidikan
    • Wawancara
    •   Back
    • Peluang Usaha
    • Entrepreneur
    •   Back
    • Fashion
    • Kesehatan
    • Travelling & Kuliner
    •   Back
    • Motivasi
    • Inspirasi
    • Training & Seminar
    • Info Warga
    • Komunitas

FAKTAREVIEW

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Join the family!

Sign up for a Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

faktareview

Mengulas Fakta Dibalik Berita

Semoga konten-konten faktareview.com yag hadirkan bisa dinikmati, bisa memenuhi kebutuhan informasi serta bisa ikut membangun kesadaran masyarakat  menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Terimakasih Telah Berkunjung